Nah Lo, Elite PSI Sindir Gubernur Ogah Bangun SMA Saat Menjabat, Eh Nama Ganjar Disebut!

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC buka suara terkait para gubernur di Indonesia yang sedikit menambah jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dari tahun ke tahun selama menjabat.

Hal ini, kata Furqan, beririsan dengan tidak tertampungnya Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang ingin bersekolah di SMA Negeri.

“Nyaris di semua wilayah jumlah sekolah negeri terbatas. Pertambahannya dari tahun ke tahun sangat minim. Otomatis fenomena bottleneck (leher botol) akan selalu memicu kisruh setiap tahun PPDB (Peneriman Peserta Didik Baru),” kata Furqan dalam pernyataannya, dikutip Liberte Suara, Selasa (25/7/2023).

Furqan membeberkan sejumlah contoh tersebut mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain data dari provinsi-provinsi di pulau Jawa. 

Ia menyebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansan belum satu pun membangun SMA Negeri baru di Jawa Timur. Dari awal Khafifah dilantik menjadi Gubernur tahun 2019 sampai sekarang jumlah SMA Negeri di Jawa Timur stagnan di angka 423 unit. 

"Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi DIY yang dipimpin Gubernur Hamengkubuwono X. Jumlah SMA Negeri di DIY stagnan di angka 69 unit selama 5 tahun terakhir,” ungkap Furqan.

Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo hanya membangun sebuah SMA Negeri Baru sehingga data per tahun ajaran 2022/2023 terdapat 361 unit sekolah.

"Namun jumlah ini kurang 1 (satu) unit dibandingkan akhir masa pemerintahan Ganjar Pranowo di periode pertama, yakni 362 unit,” politikus PSI itu.

Di sisi lain, Gubernur Ridwan Kamil per tahun 2023, telah menambah 19 SMA Negeri baru selama masa pemerintahannya. Artinya dari sejak Ridwan Kamil dilantik, Jawa Barat hanya memiliki 495 unit SMA Negeri kini bertambah menjadi 514 unit.

Baca Juga: Pengamat Nilai Keputusan Politik Ini Menegaskan Betapa Takutnya Pemerintah terhadap Anies Baswedan

Di Banten semasa pemerintahan Gubernur Wahidin Halim 2017-2022 hanya terbangun 4 (empat) SMA Negeri baru.

“Adapun di DKI Jakarta pada akhir pemerintahan Anis Baswedan, jumlah SMA Negeri 117 Unit. Padahal tahun ajaran 2017-2018 jumlah SMA Negeri di DKI Jakarta ada 124 unit,” ungkap Furqan lebih lanjut.

Berdasarkan data BPS, di seluruh Indonesia, selama lima tahun terakhir hanya dibangun 255 SMA Negeri baru.

Menurut Furqan, pertumbuhan jumlah SMA Negeri yang minim di berbagai provinsi tersebut membuat daya tampung untuk Calon Peserta Didik Baru (CPDB) sangat terbatas.

Sebagai contoh di DKI Jakarta daya tampung SMA tahun 2023 ini cuma 28 ribu kursi, adapun daya tampung SMK 19 ribu kursi, sementata perkiraan jumlah murid barunya mencapai 139 ribu siswa.

“Jelas saja terjadi kisruh pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), karena fenomena bottleneck (leher botol). Jumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tidak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri,” pungkas Furqan.