Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi peringatan keras pada pemilik usaha pabrik agar mematuhi aturan soal pengendalian dampak polusi. Jokowi mengatakan perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi penutupan.
Jokowi menyebut terkait dengan penanganan dampak polusi pabrik atau industri harus memasang alat pengendali polusi udara. Jokowi menambahkan untuk mengatasi polusi di wilayah Jabodetabek harus dilakukan dengan berbagai Upaya.
Sejumlah kebijakan diambil pemerintah mulai melakukan dari pemberlakuan kerja dari rumah hingga himbauan warga menggunakan transportasi umum. “Sanksi pasti. Dan bisa ditutup. Kalau tidak mau memperbaiki , tidak pasang scrubber kita akan tegas. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal sekali,”tegas dia.
Sebelumnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menjatuhkan sanksi kepada 11 entitas bisnis penyebab pencemaran udara. Mereka diantaranya pile batu bara (penyimpanan batu bara), peleburan logam, pabrik kertas, dan pabrik arang.
KLHK sebelumnya telah menurunkan 100 anggota tim untuk mengecek berbagai sumber pencemaran udara. Terdapat 161 entitas bisnis yang diperiksa di enam titik lokasi yang dekat dengan pengamatan peralatan milik kementrian tersebut.
“Yang sudah dilakukan sampai 24 Agustus dan dikenai sanksi administrasi yaitu 11. Kami lakukan langkah-langkah ini 4-5 minggu ke depan,”Ucap Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
Pilihan
-
Meski Diterima Pimpinan DPR, Botok Pati Pastikan Aksi 27 Agustus Tetap Lanjut
-
Bawa Tuntutan Hukum Mati Koruptor, Botok Cs Diterima Masuk ke Rapat Paripurna DPR
-
Polisi Bubarkan Massa Aliansi Pati yang Galang Donasi di Depan DPR
-
Kemenag Bantah Nasaruddin Umar Mundur dari Menag: Isu Bursa Caketum PBNU Itu Spekulasi Liar
-
Menag Nasaruddin Umar Bantah Mundur: Itu Ada Orang yang Panik
Terkini
-
KPK Berharap Sidang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Bakal Lanjut ke Pembuktian
-
Meski Diterima Pimpinan DPR, Botok Pati Pastikan Aksi 27 Agustus Tetap Lanjut
-
KAI Commuter Siaga Aksi Demo Jakarta
-
Korban Hilang Longsor Jalur Perbatasan Tibet - Nepal Melonjak Hingga 558 Orang
-
Mengenal Rumus Volume dan Luas Permukaan Prisma: Panduan Lengkap Sifat, Jenis, dan Contoh Soal
-
Disrupsi AI di Industri Kreatif: Ketika Keterampilan Teknis Saja Tak Lagi Cukup
-
5 Rekomendasi HP dengan Layar Lebar dan UI Sederhana untuk Orang Tua
-
Kabut Asap: Kasus ISPA Riau Tembus 1.960, Pekanbaru dan Pelalawan Tertinggi
-
Meski Tak Mati Terbakar, Satwa Liar Tetap Terancam Karhutla
-
Spanduk Jangan Ganggu Mandat 5 Tahun Presiden Prabowo Terbentang di JPO Senayan