BNPT Usulkan Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, Habib PKS Jelas Nggak Terima: Pemikiran Sesat!

Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi meresponns soal heboh usalan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengusulkan agar tempat ibadah berada dalam kontrol pemerintah.

Menurut Aboe, usulan tersebut sebagai pemikiran sesat karena seakan-akan menuduh tempat ibadah sebagai pusat terorisme. 

"Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia adalah pemikiran yang sesat," ucap Aboe dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi PKS, Rabu (6/9/23).

Aboe pun menyoroti soal maksud dikeluarkannya pernyataan tersebut yang menurutnya terkesan bahwa tempat ibadah merupakan sarang terorisme dan radikalisme.

Menurutnya pernyataan tersebut bisa menyinggung umat bergama.

"Apalagi jika usulan itu dengan tujuan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. Ini seolah menuduh bahwa tempat ibadah adalah sarang terorisme. Pasti ini akan menyinggung kalangan ummat beragama," imbuhnya. 

Anggota Komisi III DPR RI itu meminta agar BNPT tidak mengeneralisir jika ada oknum yang terlibat dalam satu aktifitas terorisme ataupun radikalisme. 

Ia pun berharap BNPT segera mengklarifikasi usulan tersebut agar tidak mengundang kegaduhan. 

"Jika ada oknum yang memang terlibat , kita tidak boleh mengeneralisir. Misalkan saja kemarin ada tiga anggota polisi, satu dari Polda Metro Jaya dan dua polisi dari polda lainnya ditangkap lantaran diduga terlibat jaringan teroris di Bekasi. Apakah kemudian BNPT akan mengawasi semua kantor Polisi yang ada di Indonesia," tegasnya. Ia pun berharap BNPT segera mengklarifikasi usulan tersebut agar tidak mengundang kegaduhan. 

Baca Juga: PKS-NasDem Tetap Koalisi Perubahan, Loyalis Anies Baswedan: Yang Khianat Adalah Yang Lari...

"Saya berharap, BNPT segera mengklarifikasi atau meluruskan usulan tersebut. Jangan sampai hal ini membuat kegaduhan publik," pungkas Aboe. 

Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/23) menanggapi salah seorang anggota Komisi III yang menyinggung soal karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya ini ada kaitannya dengan aktivitas tempat ibadah yang kerap melancarkan kritik ke pemerintah.

Menanggapi hal ini, Rycko mengungkapkan perlunya ada kontrol dari pemerintah terhadap tempat ibadah. Menurutnya hal itu mereka dapati di beberapa negara yang mana tempat ibadah dikontrol oleh pemerintah.

"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," kata Rycko, dikutip dari laman detikcom, Rabu (6/9/23).

"(Di negara-negara itu) semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiyah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah," kata dia.