Destinasi Wisata Halal, Aceh Harus Gunakan Standar Global

Suara.com - Menteri Pariwisata, Arief Yahya, mengatakan, standar global mutlak diterapkan jika ingin bersaing dalam pariwisata global. Hal itu diungkapkan Aief dalam Rakor Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam (NAD) di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin (19/6/2016).

"Jika ingin menjadi pemain dunia, gunakan standar global," kata Arief.

Standar global sudah dibuat secara umum oleh Global Moslem Travel Index (GMTI). Kemenpar sendiri selalu mengkalibrasinya dengan standar World Tour and Travel Index (WTTI), yang dibuat World Economic Forum (WEF) dengan 14 pilar.

"Dengan standar global, kita bisa membandingkan posisi kita di antara negara-negara rival, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Turki, UAE (Uni Emirat Arab), yang sukses dengan destinasi halalnya. Kelemahan dan kelebihan kita ada di mana? Kita bisa menentukan dengan cepat titik mana yang harus segera disentuh, sehingga bisa memenangkan pertarungan," ujarnya yang menyebut bahwa saat ini, Indonesia masih terbawah di antara negara-negara tersebut.

Aceh Harus Urus Sertifikasi Halal

Arief menambahkan, salah satu kelemahan dan mungkin sekaligus kelebihan Aceh adalah halal itu sendiri. Semua makanannya sudah dijamin halal, prosesnya halal, tempat dan fasilitasnya sudah otomatis halal, sehingga para stakeholder pariwisata di Aceh merasa tak perlu lagi mengurus sertifikat halal.

"Ini yang salah kaprah! Meskipun sudah jelas-jelas halal, tetap dibutuhkan sertifikat halal, yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara global," katanya.

Adapun yang disertifikasi, lanjut Arief, bukan hanya makanan dan minuman saja, tapi "Moslem friendly amenities" seperti hotel, restoran, kafe, dan semua yang terkait dengan wisman. Aceh telah memiliki wisata alam (bahari, gunung, danau), wisata budaya (heritage, kuliner, seni dan budaya), dan wisata man made (atraksi). Akses dan amenitas (fasilitas penunjang) masih harus dikembangkan lagi.

Cara paling mudah dan cepat untuk memenangkan persaingan adalah benchmarking, yang menggunakan standar global. "Quick win-nya, Aceh harus bisa memenangkan persaingan itu. Aceh harus bisa merebut penghargaan sebagai The World’s Best Halal Cultural Destination 2016, yang tahun lalu berhasil dimenangkan Lombok," kata Arief.

Adapun tujuan paling fundamental dari pemenangan award internasional, menurut Arief ada dua. Pertama, calibration, untuk menyesuaikan kualitas layanan yang dimiliki dengan standar dunia.

Kedua, confidence. Award itu akan menaikkan tingkat percaya diri menyandang status juara dunia wisata halal. Ketiga, menaikkan credibility atau kepercayaan publik akan reputasi Aceh sebagai destinasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan darimanapun.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Kemenpar, Riyanto Sofyan, menyebut ada tiga level untuk merebut quick win. Pertama, global leadership, yang meliputi pemenangan penghargaan internasional, peningkatan peringkat GMTI, lobi dan komunikasi antar sesama stakeholder, dan terlibat dalam event internasional.

Kedua adalah pemasaran dan promosi. Tujuannya, kata dia untuk mengintegrasikan kampanye wisata halal Indonesia, baik ke dalam maupun luar negeri secara agresif, terutama target pasar utama. Pasar wisata halal antara lain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Malaysia, Singapura, Tiongkok, India, Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris.

"Lalu menjalankan strategi promosi pemasaran dengan DOT (destination, origination, timeline), strategi promosi dengan BAS (branding, advertising, selling) dan strategi media dengan POSE (paid media, own media, social media, endorser media)," kata Riyanto.

Level ketiga adalah pengembangan destinasi, sumber saya manusia (SDM) dan kelembagaan, dengan melakukan penguatan daya saing atraksi, produk dan pelayanan. Kemudian melakukan penguatan atraksi, aksesibilitas dan amenitas (3A), peningkatan kapasitas SDM, pembuatan pedoman wisata halal, dan membuat Sertifikasi Halal Industri Pariwisata.