Pemerintah Nyerah! 12 Petisi Online Berbuah Kemenangan di 2020 - Bagian 2

Suara.com - Siapa bilang menyuarakan aspirasi harus turun ke jalan, menggunakan pengeras suara, hingga membakar fasilitas publik? Di masa pandemi, kita harus kreatif dalam menyuarakan kepentingan publik. Salah satunya melalui petisi digital atau petisi online.

Sebagai platform digital yang cukup ternama, Change.org merilis Rangkuman Data Gerakan di 2020. Didapatkan setidaknya ada 12 petisi yang berhasil dimenangkan, yang disuarakan kepada pemerintah

"Dalam setahun belakangan ini kita telah memasuki era baru keterlibatan sipil dan aktivisme digital. Terlihat dari jumlah pengguna baru change.org yang mencapai lebih dari 16,3 juta mengguna di tahun 2020. Meningkat sekitar 3 juta lebih banyak dari tahun 2019, yang mencapai 13,3 juta," ujar Dhenok Pratiwi, Manager Champaign Change.org, Senin (18/1/2021)

Berikut 12 petisi (bagian 2) yang berhasil dimenangkan lebih dari 1,1 juta pengguna. yang menyalurkan suara melalui petisi yang dimulai dan didukung.

7. Buka Segel Makam Leluhur Sunda Wiwitan
Penggagas: Koalisi AKUR Sunda Wiwitan (15.942 tanda tangan)

Saat bakal makam sesepuh AKUR Sunda Wiwitan disegel oleh Bupati Kuningan, masyarakat Sunda Wiwitan di Kuningan langsung bersuara menolaknya. Mereka menganggap itu sebagai upaya pemusnahan budaya asli Indonesia.

Koalisi Dukung AKUR Sunda Wiwitan mempetisi Bupati Kuningan Acep Purnama untuk sampaikan aspirasi mereka. Dalam waktu sebulan, Bupati Kuningan mendengar warga dan mengeluarkan surat untuk membuka segel. Peninggalan leluhur Sunda Wiwitan itu kini pun sudah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

8. Berhentikan Komisioner KPAI Penyebar Kebohongan
Penggagas: Dara Nasution (14.548 tanda tangan)

Dara Nasution mempetisi Ketua KPAI untuk memberhentikan Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty karena mengatakan perempuan bisa hamil jika berada di kolam renang bersama pria.

Baca Juga: Muncul Petisi Minta Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Masyarakat

Dara menganggap pernyataan Komisioner KPAI itu menyesatkan dan menunjukkan inkompetensi pejabat publik. Berkat dukungan 14 ribu orang, Dewan Etik KPAI memutuskan untuk memberhentikan Sitty Hikmawaty dari jabatannya sebagai Komisioner KPAI.

9. Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia
Penggagas: Sulfikar Amir (11.403 tanda tangan)

Pakar Sosiologi Bencana Sulfikar Amir memulai petisi kepada Presiden Jokowi untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sulfikar yakin kalau vaksin adalah harapan terakhir untuk mengakhiri pandemi sehingga tidak seharusnya pemerintah mengkomersilkan vaksin dengan menjual vaksin ke sebagian besar masyarakat.

Berkat dukungan 11 ribu pendukung petisi dan media yang aktif memberitakan petisi tersebut, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

10. Klarifikasi Mahkota Cendrawasih dalam Iklan
Penggagas: Blandina Isabella (7.207 tanda tangan)

Sebagai orang Papua, Bella terusik saat melihat iklan Kapal Api yang yang menunjukkan seorang perempuan menggunakan mahkota burung cendrawasih.

Ia membuat petisi minta Kapal Api memberikan penjelasan tentang keaslian mahkota yang digunakan. Petisi ini mendapatkan lebih dari 7 ribu dukungan, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan pun menuliskan surat pada Kapal Api untuk minta penjelasan.

Satu bulan kemudian Kapal Api mengunggah ulang iklan tersebut dengan keterangan bahwa mahkota yang digunakan adalah imitasi.

11. Copot Staf Khusus Presiden
Penggagas: Kharis SS (6.340 tanda tangan)

Kharis SS memulai petisi agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan mencopot Staf Khusus Presiden karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan maladministrasi.

Petisinya didukung 6 ribu orang dalam waktu singkat dan isunya banyak dibicarakan di media sosial. Tak lama, Andi Taufan Garuda mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden karena desakan publik.

12. Batalkan Resepsi Pernikahan Anak Wakil Walikota
Penggagas: Y Budi Sulistioadi (2.365 tanda tangan)

Y Budi Sulistioadi memulai petisi agar Wakil Walikota Samarinda batalkan resepsi pernikahan anaknya. Soalnya ia mengundang 32 ribu orang di saat angka penyebaran Covid-19 di Samarinda meningkat.

Ribuan orang juga ikut mendukung petisinya dan bersuara, hingga akhirnya dalam beberapa hari Wakil Walikota Samarinda membatalkan rencana resepsi pernikahan anaknya.