Suara.com - Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyinggung kondisi politik di Indonesia. Menurut Jokowi, saat ini politik lebih mirip seperti sinteron lantaran lebih banyak dramanya ketimbang menyajikan adu gagasan.
"Karena saya melihat akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat," kata Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.
Jokowi menegaskan semestinya yang terjadi saat ini sejarusnya pertarungan gagasan dan pertarungan ide.
"Bukan pertarungan perasaan," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan apabila yang terjadi adalah pertarungan perasaan maka akan repot.
"Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti ke mana-mana," kata dia.
Jokowi lantas mengingatkan kepada siapapun annti yang menang maupun yang kalah.
"Dan ingat, mulai dari sekarang, yang kita pegang betul nanti jika menang jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka," tutur Jokowi.
"Setelah berkompetisi saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antaranggota keluarga sendiri, antarsesama anak bangsayang sama sama ingin membangun negara kita Indonesia," sambungnya.
Kendati demikian, belakangan ini partai PDIP sudah mulai mengeluarkan pernyataannya mengenai keputusan MK. Hal itu pun kembali membuat drama perpolitikan di Indonesia. Berikut ulasannya.
1. Hasto Sekjen PDIP Balas Jokowi Soal Drama Politik
Beberapa waktu lalu Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP menanggapi pernyataan Jokowi mengenai putusan MK dan kondisi politik di Indonesia yang tampak lebih banyak dramanya.
"Ini kesungguhan politik, ini dedikasi politik, ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani," kata Hasto
"Jadi, kalau akal sehat dilanggar ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncul lah suatu gerakan untuk meluruskan," ujarnya lagi.
Menurutnya, putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres menunjukkan fakta bahwa MK tidak netral. Hal itu karena MK membiarkan diri adanya intervensi pihak luar yang masuk melalui Anwar Usman.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali