Apa Itu Hilirasasi, Dampak, dan Bagaimana Rezim Jokowi Menjalankannya?

Suara.com - Kata hilirisasi tampaknya kerap digaungkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2. Dalam acara debat hingga kampanya kata itu sering dibahas.

Lantas apa sih arti dari hilirisasi itu sendiri? Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hilirisasi atau penghiliran adalah proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai.

Dengan begitu, penghiliran industri berarti mengelola komoditas dari bidang industri tertentu dengan tujuan mengoptimalkan produk yang bernilai jual lebih tinggi.

Singkatnya, dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Sehingga, mampu meningkatkan perekonomian.

Dampak Hilirisasi

Merujuk pada laporan Climate Right International (CRI) yang dirilis pada 17 Januari 2024 menunjukkan, kompleks industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera, Maluku Utara, telah melanggar hak asasi manusia, menyebabkan deforestasi, hingga pencemaran udara dan air.

Masyarakat dari awal tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tanah mereka diambil tanpa persetujuan dan kompensasi ganti untung.

Selain itu, industri nikel mengoperasikan lima unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan akan membangun hingga 12 unit untuk daya menjalankan smelter peleburan nikelnya dengan total 3,78 gigawatt (GW) per tahun untuk industri nikel. PLTU luar jaringan ini menghasilkan gas rumah kaca yang besar karena batubara yang digunakan berkualitas rendah dari Kalimantan.

Pencemaran udara diperparah dengan hilangnya 5.331 hektar hutan tropis yang ditebang dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera. Ini menyebabkan sekitar 2,04 metrik ton gas rumah kaca yang sebelumnya bisa diserap hutan terlepas begitu saja ke udara.

Baca Juga: Jokowi Curhat Disemprot Masyarakat, Padahal Petani Senang Harga Gabah Naik

Bagaimana Hilirisasi di Rezim Jokowi?

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri dengan gamblang membeberkan fakta dan data terkait hilirisasi tambang, khususnya komoditas nikel.

Sang ekonom mengatakan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia hanya menguntungkan industrialisasi China. Dia mengatakan bahwa angka yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa RI sukses meraup Rp 510 triliun dari hilirisasi nikel tidak jelas juntrungannya.

Dia pun memaparkan datanya. Faisal menyebut, berdasarkan data pada 2014, nilai ekspor bijih nikel dengan kode HS 2604 hanya sebesar Rp 1 triliun.

"Jika berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun. Ini didapat dari ekspor senilai US$ 85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama yaitu Rp 11,865 per US$," jelas Faisal.

Dia juga mengungkapkan bahwa data 2022 lalu, nilai ekspor besi dan baja dengan kode HS 72 yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi dalam negeri adalah US$ 27,8 miliar. Dengan nilai tukar rupiah saat itu Rp 14.876 per US$, nilai ekspor besi dan baja dengan kode HS 72 setara dengan Rp 413,9 triliun.