Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi curhat disemprot masyarakat karena harga beras naik. Padahal, para petani senang apabila harga gabah naik.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan kepada Petani Gagal Panen di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
"Sekarang ini para petani senang, harga gabahnya (naik), dipikir saya nggak tahu. Tapi kalau harga gabah naik itu pada diam aja gitu," kata Jokowi sebagaimana disaksikan secara daring dari Jakarta.
"Dulu saya ingat tiga tahun lalu harga gabah masih Rp4.300, Rp4.200 (per kilogram). Sekarang Rp7.800, Rp7.600. Tapi kalau harga gabahnya sudah Rp7.800, berasnya berapa? Panjenengan senang, tapi masyarakatnya saya yang disemprot," Jokowi menambahkan.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah ingin menjaga keseimbangan harga agar petani dan masyarakat sama-sama senang.
Namun, Jokowi menegaskan tidak mudah menjaga keseimbangan itu.
"Jadi, pemerintah maju diseneni, mundur diseneni, ngetan diseneni, ngulon diseneni (pemerintah maju dimarahi, mundur dimarahi, ke timur dimarahi, ke barat dimarahi). Tapi, itu ya tugas pemerintah, menyelesaikan persoalan, mencarikan solusi," kata Jokowi.
Meski demikian, Kepala Negara meminta agar petani bersyukur kepada Allah SWT jika harga gabah naik.
Selain itu petani yang mengalami gagal panen di Jateng, pemerintah memberikan bantuan Rp 8 juta per hektar sawah.
Baca Juga: Bulog Penuhi Kebutuhan Pangan 1/3 Penduduk Indonesia Melalui Bantuan Pangan
"Untuk yang terdampak El Nino, banjir dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang di Jawa Tengah, ada 16 ribu hektare dan penerima hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Bantuan yang diberikan juga sudah dihitung Rp 8 juta per hektare," jelasnya.
Bantuan itu kata Jokowi, sudah dihitung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan ditujukan untuk biaya produksi.
"Nanti moga-moga bapak/ibu dalam tiga empat bulan yang akan datang segera panen, kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan," harapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Cerita Maruarar Sirait Batal Dilantik Jadi Menteri, Netizen Seret Nama Megawati Soekarnoputri
-
Program Unggulan Jokowi-JK 'Disentil' Gibran, Ternyata Dana Desa Dikucurkan Pertama Kali Tahun 2015
-
Gegara Ini, Relawan Jokowi Laporkan Istri Ganjar Dan Sekda Sulut Ke Bawaslu
-
Tom Lembong Sebut 7 Tahun Bikin Contekan Buat Jokowi, Jubir Prabowo: Terkesan Sombong dan Merendahkan
-
Bulog Penuhi Kebutuhan Pangan 1/3 Penduduk Indonesia Melalui Bantuan Pangan
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Kubu Nadiem akan Laporkan 3 Saksi ke KPK, Diduga Terima Duit Panas Chromebook, Siapa Mereka?
-
Wajah Baru Kolong Tol Angke: Usulan Pelaku Tawuran Disulap Jadi Skate Park Keren
-
Deretan 'Dosa' Bupati Pati Sudewo: Tantang Warga, Pajak 250 Persen, Kini Kena OTT KPK
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen
-
Detik-detik Mencekam Polisi Rebut Kaki Ibu dari Cengkeraman Buaya 3 Meter di Tarakan
-
Panas! Pengacara Nadiem Protes Muka Mengejek Jaksa: Kalau Bikin Kacau Sidang, Kita Hobinya
-
Bripda Rio dan Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Status WNI Otomatis Hilang
-
Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
-
Nadiem Makarim Bantah Pernah Balas Surat dari Google Soal Chromebook
-
Istana Jawab Ancaman Mogok: Perpres Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc di Meja Presiden Prabowo