Gaji Rieke Diah Pitaloka, Pantas Galak Skakmat Iuran Tapera Ala Jokowi

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (4/6/2024).

Rieke Diah Pitaloka mendesak agar pemerintah membatalkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

"Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan PP Nomor 25 Tahun 2020 juncto PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera," kata Rieke.

Politisi PDIP tersebut dalam desakannya juga turut mempertanyakan dana senilai Rp2,5 miliar yang diberikan pemerintah kepada Badan Pengelola (BP) Tapera.

"Saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang Rp2,5 miliar yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018," lanjut Rieke.

Sikap Rieke Diah Pitaloka yang berani terang-terangan mengkritik program Tapera saat Rapat Paripurna DPR RI ini tentu tak luput dari sorotan netizen di media sosial X.

"Mulai ganas PDIP," komentar netizen.

"Akhirnya Oneng kembali membela pekerja setelah 10 tahun dikandangi di kursi ber-AC," timpal netizen.

"Mantap Oneng," imbuh netizen.

Baca Juga: Pendidikan dan Karier Mentereng Rieke Diah Pitaloka, Politikus PDIP yang Kritik Keras Tapera

"Gas terus Kak Oneng. Ketua DPR-nya smash aja umpan-umpan dari Kak Oneng," tambah netizen.

Gaji Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka berhasil menjabat sebagi anggota DPR RI selama tiga periode, yaitu pada periode 2009-2014, 2019-2024, dan 2024-2029.

Melansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, dapat diketahui berapa besaran gaji pokok Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota DPR RI.

Anggota DPR RI akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp4,2 juta per bulan. Sementara itu, untuk jabatan ketua ataupun wakil ketua gajinya sebesar Rp5,04 juta dan Rp4,62 juta.

Tak hanya memperoleh gaji pokok, anggota DPR RI juga mendapatkan beberapa tunjangan yang telah diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.