Menparekraf Sandiaga Uno Khawatir Tarif KRL Berbasis NIK Tambah Beban Masyarakat, Ganggu Wisatawan Juga?

Suara.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno khawatir rencana tarif KRL atau commuterline berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), bisa menambah beban masyarakat di saat kebutuhan hidup semakin tinggi. Kira-kira, ganggu wisata di Jabodetabek nggak ya?

Seperti diketahui, setiap akhir pekan masyarakat Jabodetabek kerap memanfaatkan KRL sebagai kendaraan untuk liburan bersama keluarga. Seperti destinasi wisata Kebun Raya Bogor, Ancol, Gelora Bung Karno (GBK) hingga Kota Tua.

Sandiaga mengatakan jika wacana subsidi atau tarif KRL sesuai NIK, maka ada kenaikan tarif bagi kalangan tertentu dan itu menurutnya bisa membuat subsidi tepat sasaran. Namun yang jadi kendala saat ini, masyarakat dihadapkan tingginya biaya hidup.

"Segala upaya memutakhirkan data perlu diapresiasi, kita bisa berikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Namun di saat sekarang gaya hidup meningkat, kita khawatir jadi beban," ujar Sandiaga ditemui dalam acara Malam Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024, Tangerang, Sabtu (14/9/2024).

Menparekraf yang akan segera menyudahi masa jabatannya pada Oktober 2024 itu mengatakan, saat ini tidak ada wacana subsidi transportasi darat untuk wisata. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan harga tiket pesawat yang sangat melonjak, sehingga menyulitkan wisatawan liburan di dalam negeri.

"Untuk berwisata per hari ini tiket mahal untuk pesawat harus diberikan kebijakan khusus, sehingga bisa lebih terjangkau, kalau darat belum diperlukan subsidi," jelas Sandiaga.

Alih-alih, mengeluhkan tarif transportasi darat yang mahal, kata Sandiaga wisatawan cenderung mengeluh tentang kenyamanan dan kebersihan di destinasi wisata.

"Kalau buat wisatawan yang dikeluhkan itu bukan mengenai transportasi, kecuali transportasi udara. Tapi justru mengenai kebersihan, sampah maupun perilaku kurang bersahabat di destinasi wisata itu yang jadi PR," papar Sandiaga.

Baca Juga: Cek KTP Anda Sekarang! NIK Keluarga dan Tim Anies Baswedan Dicatut Dukung Dharma Pongrekun

Perlu diketahui, pemerintah berencana menerapkan subsidi tarif KRL berbasis NIK pada 2025 mendatang. Ini artinya bakal ada kenaikan tarif KRL Jabodetabek, karena skema ini membuat tidak semua masyarakat tidak bisa menerima layanan KRL dengan harga yang terjangkau seperti saat ini.

Adapun tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Skema tarif yang berlaku saat ini yaitu Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan ditambah Rp1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.

KRL Jabodetabek kerap jadi transportasi andalan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga ibukota, seperti Bekasi, Tangerang, Bogor hingga Tanjung Priok.

Akses menggunakan KRL Jabodetabek termasuk mudah, karena hanya dengan mamanfaatkan uang elektronik di kartu multi trip, dan nantinya uang di kartu tersebut akan dipotong sesuai rute KRL yang ditempuh penumpang.