Atalia Praratya dari Partai Apa? Geger Rumahnya Digeruduk Santri

Suara.com - Anggota DPR RI Atalia Praratya tengah menuai kritikan akibat pernyataannya tentang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini membuat rumah Atalia dan Ridwan digeruduk santri pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Publik pun turut bertanya-tanya, Atalia Praratya dari partai apa?

Profil Atalia Praratya

Atalia Praratya lahir di Bandung pada 20 November 1973. Perempuan yang akrab disapa Bu Cinta ini merupakan seorang politikus, dosen, dan aktivis sosial asal Indonesia.

Saat ini, Atalia berusia 51 tahun. Ia juga dikenal sebagai istri dari Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat.

Dari segi pendidikan, Atalia menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.) dan Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom.).

Ia juga berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2019. Kini, ia masih aktif menjadi dosen di perguruan tinggi, khususnya di bidang komunikasi.

Karir politiknya dimulai saat menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat selama masa jabatan suaminya.

Atalia kemudian bergabung dengan Partai Golkar. Pada Pemilu 2024, Atalia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar untuk periode 2024-2029.

Baca Juga: Atalia Praratya Komisi Berapa? Rumah Digeruduk Santri Imbas Ucapan Soal Ponpes Al Khoziny

Atalia mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat I, dan bertugas di Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, serta penanggulangan bencana.

Dalam kariernya, Atalia aktif dalam isu-isu sosial, seperti pendidikan, kesejahteraan perempuan, dan bantuan bencana.

Kronologi Rumah Atalia Praratya Digeruduk Santri

Insiden ini bermula dari tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny pada beberapa waktu lalu, yang menewaskan sejumlah santri dan melukai banyak lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan instansi terkait berencana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ulang pesantren tersebut.

Atalia Praratya, sebagai anggota Komisi VIII DPR, menyampaikan pendapatnya. Ia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penggunaan APBN, sambil memastikan proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi itu berjalan adil dan transparan.