- Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mendesak pemerintah Indonesia memasukkan penyandang disabilitas dalam kerangka kerja iklim UNFCCC karena kerentanan mereka tinggi.
- Ketua Umum PJS, Yeni Rossa Damayanti, menyampaikan tuntutan ini kepada Menteri Lingkungan Hidup pada COP30 di Belem, Brasil, Senin (17/11/2025).
- PJS menuntut prinsip partisipasi penuh "Nothing About Us Without Us" agar kebijakan iklim tidak lagi mengabaikan kebutuhan kelompok disabilitas.
Suara.com - Di dalam rapat yang padat dan layar monitor penuh dengan grafik pemanasan global, ada satu kelompok yang kehadirannya nyaris tak terlihat. Mereka duduk di barisan belakang, mendengar, menunggu, tetapi jarang diajak bicara.
Mereka adalah penyandang disabilitas, kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim, namun paling jarang masuk dalam lingkar perumusan kebijakan.
“Tak seorang pun boleh ditinggalkan.” Slogan ini mendorong Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) untuk meminta pemerintah Indonesia mengakui penyandang disabilitas sebagai bagian resmi dari kerangka kerja iklim PBB (UNFCCC).
Mereka menekankan bahwa penyandang disabilitas harus menjadi pihak yang duduk di meja yang sama, alih-alih sekadar kelompok yang “dibantu bila sempat”.
Seruan itu disampaikan langsung oleh Yeni Rossa Damayanti, Ketua Umum PJS, kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat COP30 di Belem, Brasil, Senin (17/11/2025) lalu.
Yeni menegaskan bahwa banyak kebijakan iklim Indonesia masih “buta terhadap keberadaan disabilitas”. Tak ada penyebutan eksplisit, tak ada penegasan prioritas, dan akibatnya, perlindungan negara kerap berakhir hanya untuk mereka yang paling mudah dijangkau.
Padahal, di tengah krisis iklim, penyandang disabilitas memikul risiko berlapis. Program adaptasi sering kali tak aksesibel, jalur partisipasi publik menutup pintu lebih cepat bagi mereka, sementara transisi energi yang digadang-gadang sebagai masa depan justru bisa menambah biaya hidup keluarga yang sudah rapuh secara ekonomi.
Dalam forum COP30, Yeni meminta delegasi Indonesia memastikan penyandang disabilitas masuk dalam seluruh proses kebijakan iklim: dari tahap penyusunan rencana nasional adaptasi, strategi mitigasi, hingga pemantauan dan pelaporan.
“Pemerintah harus menegakkan prinsip ‘Nothing About Us Without Us’ dalam COP30 sehingga penyandang disabilitas dilibatkan sebagai aktor dan mitra, bukan sekadar penerima bantuan,” ujar Yeni.
Baca Juga: Zidan Pria Disabilitas Diterima Kerja PT Transjakarta, Ucap Terima Kasih ke Pramono Anung
PJS menegaskan bahwa konferensi iklim sebesar apa pun tidak memiliki makna jika kelompok paling rentan tetap tidak dijangkau. Kebijakan iklim, secanggih apa pun, akan gagal bila tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan perlindungan.
(Muhamad Ryan Sabiti)
Berita Terkait
-
Garis Pertahanan Terakhir Gagal? Batas 1,5C Akan Terlampaui, Krisis Iklim Makin Gawat
-
Peneliti: Pemanasan Arktik dan Antartika Bisa Picu Gelombang Penyakit di Dunia
-
Bukan Cuma Jakarta, Ini 10 Kota Paling 'Beracun' di Dunia yang Bikin Sesak Napas
-
Diwawancara Pramono, Zidan Penyandang Disabilitas Diterima Kerja di Transjakarta
-
Zidan Pria Disabilitas Diterima Kerja PT Transjakarta, Ucap Terima Kasih ke Pramono Anung
Terpopuler
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
BEM Persatuan se-DKI Ajak AMPB Jaga Ruang Demokrasi Jelang Aksi di DPR
-
Situasi Terbaru Bukit Serelo Lahat Terbakar, Karhutla Diperkirakan Capai 350 Hektar
-
Program KPR Renovasi BRI, Ketentuan Suku Bunga Ringan dan Tenor Panjang
-
Dari Kebab ke QRIS, Cerita Farhan Kebab Tumbuh Bersama Bank Sumsel Babel
-
Amnesty International Soroti Kemunduran Demokrasi: Banyak Partai, tapi Suaranya Satu
-
Panas Bumi Jadi Andalan Transisi Energi, Pemerintah Dorong Pemanfaatannya Lebih Cepat
-
Katarak Kongenital pada Anak dan Pentingnya Deteksi Sejak Dini
-
Semarak Turnamen Bulu Tangkis di Mall Solo, 219 Peserta Ikut Bertanding
-
Komunikasi Politik Prabowo Dinilai Kerap Blunder, Akademisi: Bisa Rugikan Pemerintah
-
PTBA Hadir untuk NTT, Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana