Gotong Royong Benahi DAS Bodri, Mengubah Tantangan Lingkungan Menjadi Peluang Keberlanjutan

Suara.com - Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri di Jawa Tengah kini sedang dalam kondisi bahaya. Lingkungan di sepanjang aliran sungai itu dinilai butuh segera diperbaiki. Sedihnya, saat risiko bencana akibat cuaca ekstrem makin sering menghantui, biaya dari pemerintah untuk urusan lingkungan malah terus dipangkas secara drastis.

Sungai Bodri sendiri melintasi empat wilayah kabupaten: Wonosobo, Temanggung, Kendal, dan Semarang. Dengan luas sekitar 652 kilometer persegi, airnya mengalir dari lereng Gunung Prau sampai ke Laut Jawa. Sungai ini sangat penting bagi warga, terutama untuk pengairan sawah dan kebutuhan air waduk di wilayah Kendal.

Jika dilihat dari alamnya, bagian atas sungai punya aliran deras yang berfungsi menyerap air hujan. Sementara bagian bawahnya adalah dataran rendah yang subur untuk bertani. Namun, Sungai Bodri sering mengalami kerusakan tanah dan ancaman banjir setiap tahun. Itulah mengapa, menata lahan dan menanam pohon di pinggir sungai menjadi tugas yang sangat mendesak.

Hasil penelitian Tim ARUPA menunjukkan, jatah anggaran lingkungan di Jawa Tengah turun dari 1,53% di tahun 2023 menjadi cuma 1,05% untuk tahun 2025. Yang lebih bikin khawatir, anggaran khusus mengurus sungai anjlok dari Rp1,2 miliar menjadi hanya Rp328 juta saja untuk dibagi-bagi ke 18 sungai di seluruh provinsi.

Data yang bikin cukup mencengangkan tersebut diungkap dalam pertemuan yang digelar oleh Lembaga ARUPA di Quest Hotel Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/12/2025). Direktur Eksekutif ARUPA, Edi Suprapto, menegaskan bahwa penelitian ini bukan cuma kertas biasa, tapi alat untuk bergerak.

"Kegiatan ini adalah bagian dari program pemulihan dan pengelolaan wilayah DAS Bodri agar lebih lestari. Kami berharap studi ini betul-betul bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kewenangan Bapak/Ibu di institusi masing-masing agar tidak hanya menjadi tumpukan studi semata," tegas Edi.

Dalam acara itu, Koordinator Nasional Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia, Sidi Rana Menggala, menyebutkan bahwa bantuan dana adalah kunci agar warga di desa bisa terus menjaga lingkungan. Ia bilang, bantuan uang yang sedikit pun bisa berdampak besar jika aturannya tepat.

Sidi mengatakan pihaknya bukan hanya sebatas pemberi donor, tapi juga lembaga katalisator yang menampung curhat dan harapan masyarakat. Di samping itu, menurut dia, kajian tersebut bukan cuma sebatas laporan lembaga nonpemerintah (NGO) belaka, tapi juga laporan akademik yang bisa ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan aksi konkret.

"GEF SGP bukan hanya sebatas pendonor, melainkan lembaga katalisator yang menampung aspirasi dan mimpi masyarakat. Kajian ini bukan hanya sebatas laporan NGO, melainkan laporan akademik yang diharapkan mampu merumuskan kebijakan fiskal atau insentif yang sangat dibutuhkan masyarakat agar program pelestarian lingkungan bersifat berkelanjutan," ujar Sidi.

Butuh Kerja Sama Antarwilayah

Selama ini, uang negara lebih banyak dipakai untuk pembangunan fisik, padahal masalah lingkungan juga butuh edukasi warga. Plt Kabid Infrastruktur Dinas Pusdataru Jateng, Lambang Antono, menyoroti nasib wilayah bawah (hilir) yang jadi korban karena kerusakan di wilayah atas (hulu) tidak diurus bersama-sama.

Menurutnya, Kendal adalah daerah yang paling menderita. Banjir hingga kiriman lumpur sering terjadi di sana. Karena itu, Lambang menyarankan agar dibentuk tim khusus supaya perbaikan bisa dilakukan dengan cepat dan kompak.

"Kendal berada di posisi yang paling menerima dampak, mulai dari banjir hingga lumpur yang melimpah. Kami sangat menyarankan adanya tim kerja agroekologi yang lintas kabupaten agar program pemulihan ini bisa berjalan secara super team, bukan superman," jelasnya.

Selain itu, Lambang juga mengajak adanya patungan dana antara pemerintah, perusahaan swasta atau corporate social responsibility (CSR), serta lembaga-lembaga sosial lainnya.

Gotong Royong Memulihkan Lingkungan

Pertemuan ini dihadiri berbagai pihak, mulai dari dinas pemerintah, ahli kampus, hingga perangkat desa. Harapannya, acara ini menghasilkan janji nyata untuk membenahi Sungai Bodri secara total.

Para peserta setuju bahwa urusan alam dan ekonomi harus sejalan. Salah satu hal penting adalah perlunya aturan hukum di tingkat kabupaten agar pemerintah desa tidak takut menggunakan dana desa untuk menanam pohon atau menjaga hutan tanpa birokrasi yang ribet.