Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan

Suara.com - Seruan 'Regime Change' atau perubahan rezim kembali bergema sejak Selasa (7/4) malam, tapi bukan di Iran, melainkan di jantung pusat pemerintahan Amerika Serikat. Itu setelah sejumlah anggota DPR dan Kongres AS mendesak Trump dsimakzulkan alias dicopot

Sejumlah petinggi Partai Demokrat secara terbuka menyerukan penggunaan Amandemen ke-25 atau proses pemakzulan segera, menyusul ancaman destruktif Trump terhadap Iran menjelang tenggat waktu penutupan Selat Hormuz.

Ketegangan ini mencapai titik kritis, setelah Trump mengeluarkan retorika yang dianggap banyak pihak sebagai ancaman genosida dan kejahatan perang.

Retorika Trump yang paling kontroversial muncul melalui unggahan di platform Truth Social pada Selasa pagi, di mana ia menyatakan “sebuah peradaban akan mati malam ini, tidak akan pernah bisa kembali lagi”.

Ancaman itu berlaku jika Iran tidak segera memenuhi tuntutannya untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Namun, Rabu (8/4/2026), Trump justru menerima 10 persyaratan Iran, dan memberlakukan gencatan senjata selama 2 pekan ke depan.

Anggota DPR AS dari Colorado, Diana DeGette, bereaksi keras terhadap pernyataan tersebut.

“Donald Trump secara terbuka mengancam kejahatan perang terhadap seluruh peradaban Iran. Proses Amandemen ke-25 harus segera dimulai, tetapi jika Kabinet terlalu pengecut, DPR harus memulai proses pemakzulan sekarang,” tulisnya di platform media sosial X.

Senada dengan DeGette, Senator Ed Markey dari Massachusetts mendesak Kongres untuk bertindak cepat sebelum situasi semakin tidak terkendali.

“DPR harus mengajukan pasal-pasal pemakzulan, dan Senat perlu mencopot presiden yang ingin melakukan kejahatan perang. Kita tidak bisa berdiam diri saat Donald Trump mengancam untuk mengakhiri seluruh peradaban,” tegas Markey.

Baca Juga: Hasil Lengkap Investigasi PBB soal TNI Tewas karena Proyektil Israel

Perdebatan Konstitusi: Amandemen ke-25 dan Pemakzulan

Langkah untuk mencopot presiden di tengah konflik militer yang sedang berlangsung adalah prosedur yang sangat jarang dan rumit.

Amandemen ke-25 mengizinkan Wakil Presiden dan mayoritas anggota Kabinet untuk menyatakan Presiden "tidak mampu melaksanakan kekuasaan dan tugas kantornya."

Namun, mengingat Kabinet Trump saat ini diisi oleh banyak loyalis, peluang penggunaan jalur ini dianggap sangat kecil oleh banyak analis politik.

Ketegangan ini juga memicu kekhawatiran mengenai kontrol atas kode nuklir. Perwakilan Mark Pocan dari Wisconsin menyatakan dengan tajam, “Amandemen ke-25 SEKARANG JUGA! Trump terlalu tidak terkendali, berbahaya, dan gila untuk memegang kode nuklir!”

Gedung Putih sendiri menanggapi serangkaian seruan tersebut dengan nada meremehkan.