- Sejak Revolusi Islam 1979, Iran melarang penjualan dasi karena dianggap simbol budaya Barat yang dekaden dan menundukkan Pahlavi.
- Penolakan dasi oleh pejabat Iran merupakan penegasan identitas revolusioner, berbeda dengan standar busana profesional global.
- Dasi dipolitisasi sejak era Pahlavi yang memaksakan pakaian Barat sebagai upaya modernisasi dan emansipasi sosial.
Simbol kemewahan Monarkis
Untuk memahami mengapa dasi menjadi begitu dipolitisasi, kita harus menengok kembali ke era kepemimpinan despotik Reza Shah Pahlavi (1925-1941).
Di bawah kekuasaannya, Iran melakukan modernisasi paksa yang memberikan dampak traumatis bagi kehidupan sehari-hari warga.
Terinspirasi oleh gerakan republik di Turki, rezim Pahlavi berusaha "meng-Eropakan" penampilan rakyatnya melalui kebijakan berpakaian yang drakonian.
Pada tahun 1928, sebuah undang-undang disahkan yang mewajibkan semua pegawai negeri, kecuali pemimpin agama, untuk mengenakan pakaian Barat.
Kemudian pada tahun 1935, muncul dekrit yang mewajibkan penggunaan topi fedora bagi karyawan negara.
Puncaknya terjadi pada tahun 1936, ketika Shah melarang penggunaan cadar atau hijab bagi perempuan.
Kebijakan ini disambut baik oleh kelas menengah perkotaan di Teheran, namun ditentang keras di provinsi-provinsi dan oleh kelas pekerja.
Houchang Chehabi, dalam artikelnya untuk jurnal Iranian Studies, mencatat sebuah ironi besar dari kebijakan tersebut.
Baca Juga: Apakah Kapal Tanker Indonesia Boleh Melewati Selat Hormuz? Cek Info Terkini
Pejabat dan rakyat setara
"Dengan melembagakan perbedaan lahiriah antara orang awam dan ulama, negara Pahlavi secara tidak sengaja berkontribusi pada penciptaan kelompok ulama yang memiliki batas-batas jelas... kelompok yang empat dekade kemudian akan memimpin keruntuhan dinasti tersebut," tulis Chehabi.
Chehabi berpendapat, standarisasi pakaian ini adalah bagian dari "rekayasa sosial berpakaian" yang dianggap sebagai syarat mutlak untuk emansipasi dan kesetaraan dalam sistem bangsa-bangsa global.
Namun, pasca-revolusi 1979, naskah gaya berpakaian ini berbalik arah sepenuhnya. Pejabat rezim saat ini menunjukkan identitas mereka justru melalui penolakan terhadap dasi.
"Sementara dalam pertemuan internasional seorang pemimpin Arab mungkin mengenakan jilaba dan politisi Pakistan mengenakan shirvani, pejabat Republik Islam Iran hanya menonjol karena penolakan mereka untuk memakai dasi, sebuah penolakan yang lebih berkaitan dengan populisme revolusioner daripada dengan Islam," catat Chehabi.
Ironi terdalam dari semua kontroversi ini adalah kemungkinan bahwa dasi sebenarnya memiliki asal-usul kuno dari Iran.
Secara historis, dasi modern diturunkan dari cravat yang pertama kali dipakai oleh tentara bayaran Kroasia di Prancis pada abad ke-17.
Sejarawan Inggris Noel Malcom mengklaim bahwa syal leher tersebut awalnya dipakai oleh suku Kroasia yang bermigrasi ke wilayah Balkan dari dataran tinggi Iran selama periode Sassanid.
Jika teori ini benar, maka benda yang kini ditolak keras oleh Teheran sebagai simbol Barat sebenarnya adalah warisan nenek moyang mereka sendiri yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun.
Tag
Berita Terkait
-
Apakah Kapal Tanker Indonesia Boleh Melewati Selat Hormuz? Cek Info Terkini
-
Iran Tarik Biaya Tambahan Kapal Lewat Selat Hormuz, Teman AS - Israel Haram Melintas
-
Iran Siapkan Cara Baru Bikin Israel Makin Sengsara
-
Pasukan Penerjun Payung Amerika Tiba di Timur Tengah, Skenario Operasi Darat ke Iran
-
Kejahatan Perang Baru AS-Israel Terbongkar, Incar Museum dan Situs Sejarah Iran
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Bukan Cuma Jualan Dawet, Cerita Siti Aminah Bikin Usaha Tradisional Tetap Laris
-
Mengintip EIGER Nature, Wajah Baru Ekowisata Bogor yang Buka September 2026
-
Kata Warga, Pedagang hingga Ojol soal Demo Mahasiswa Digelar di Bundaran HI
-
Bukan Sekadar Bikin Citra, Ini Cara PR Membangun Kepercayaan di Era AI
-
Mendagri Apresiasi Posko Sikka, Dirjen Bina Adwil Dorong Percepatan Pendataan Pascagempa Maumere
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan