Tahapan Seleksi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI, Jadi Sorotan usai Polemik Juri

Suara.com - Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tengah ramai menjadi perbincangan publik setelah video cuplikan perlombaannya viral di media sosial.

Polemik muncul saat dewan juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang dianggap serupa antara regu C dari SMAN 1 Pontianak dan regu B dari SMAN 1 Sambas.

Dalam video yang beredar, jawaban regu C dinyatakan salah, sementara jawaban serupa dari regu lain justru dinilai benar.

Situasi tersebut memicu kritik dari warganet terhadap profesionalitas juri dan sistem perlombaan.

Di tengah kontroversi itu, banyak masyarakat mulai penasaran dengan tahapan seleksi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI dari tingkat daerah hingga nasional.

Tahapan Seleksi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI

Berdasarkan informasi dari PPID MPR RI, seleksi LCC Empat Pilar MPR RI dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat kota hingga final nasional di Jakarta.

Sistem ini dibuat untuk mencari perwakilan terbaik dari setiap daerah sebelum melaju ke tingkat nasional.

1. Seleksi Perwakilan Kota atau Kabupaten

Tahap pertama dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi.

Baca Juga: Siapa Saja Juri Cerdas Cermat MPR RI yang Keliru Beri Nilai ke SMAN 1 Pontianak?

Setiap kota atau kabupaten akan mengadakan seleksi untuk menentukan satu sekolah terbaik yang menjadi wakil daerah di tingkat provinsi.

Soal yang digunakan mencakup materi Empat Pilar MPR RI seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, peserta juga diuji melalui materi pengetahuan umum serta isu nasional dan internasional.

Dalam kondisi tertentu, Dinas Pendidikan provinsi dapat melakukan penunjukan langsung apabila terdapat kendala anggaran untuk pelaksanaan seleksi daerah.

2. Seleksi Tingkat Provinsi

Sekolah yang lolos dari tingkat kota atau kabupaten akan mengikuti seleksi tingkat provinsi.

Tahapan ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI dan Dinas Pendidikan provinsi.