- Disdukcapil memfasilitasi perpindahan domisili antar provinsi untuk memperbarui data kependudukan dan mempermudah akses layanan publik bagi warga negara.
- Pemohon wajib menyiapkan dokumen seperti formulir F-1.03, KK, dan KTP-el di daerah asal untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia.
- Pemohon menyerahkan SKPWNI dan KTP-el lama ke Disdukcapil daerah tujuan guna mendapatkan dokumen kependudukan dengan alamat baru.
Suara.com - Memutuskan untuk pindah domisili antar provinsi, baik karena urusan pekerjaan, pendidikan, maupun keluarga, kini semakin praktis dan terstruktur.
Layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memfasilitasi warga negara yang hendak memindahkan domisili antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Proses perpindahan ini bertujuan memperbarui data kependudukan agar pemohon tetap tercatat secara resmi serta dapat mengakses berbagai layanan publik di tempat tinggal baru.
Meskipun alur pengurusan makin mudah, pemohon tetap wajib mempersiapkan dokumen persyaratan utama serta memahami prosedur pindah KK (Kartu Keluarga) di daerah asal dan daerah tujuan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan regulasi teknis Dukcapil terbaru, berikut rincian persyaratan dan langkah pengurusan pindah KK antar provinsi.
Dokumen Syarat Pindah KK di Daerah Asal
Tahap awal pengurusan dimulai di daerah asal untuk memproses penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).
Dokumen SKPWNI ini menjadi bukti resmi bahwa pemohon telah keluar dari basis data domisili lama.
Persyaratan berkas yang perlu disiapkan pemohon di daerah asal meliputi beberapa dokumen utama:
- Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (Form F-1.03) yang diisi secara lengkap.
- Kartu Keluarga (KK) asli maupun fotokopi. Jika pengajuan dilakukan secara daring atau online, berkas yang diunggah wajib berupa foto atau scan berkas asli.
- Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli dan fotokopi.
- Kartu Identitas Anak (KIA) asli dan fotokopi bagi anggota keluarga berusia di bawah 17 tahun.
- Fotokopi surat nikah atau akta perkawinan yang terlegalisir bagi pemohon yang sudah menikah.
- Surat kuasa bermaterai 10.000 melampirkan fotokopi KTP-el pemberi dan penerima kuasa apabila pengurusan diwakilkan oleh pihak luar anggota KK.
Saat menerbitkan SKPWNI di daerah asal, Dinas Dukcapil daerah asal tidak memusnahkan atau menarik KTP-el maupun KIA pemohon.
Fisik KTP-el dan KIA lama tersebut tetap dibawa pemohon karena baru akan ditarik dan diganti saat pendaftaran di daerah tujuan.
Apabila Kepala Keluarga pindah tetapi ada anggota keluarga yang tidak ikut pindah, Dinas Dukcapil daerah asal akan menerbitkan KK baru dengan nomor KK baru bagi keluarga yang ditinggalkan.
Sebaliknya, jika Kepala Keluarga tidak pindah, Dinas Dukcapil akan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap bagi anggota keluarga di daerah asal.
Syarat Pendaftaran Pindah Datang di Daerah Tujuan
Setelah dokumen SKPWNI resmi diterbitkan oleh daerah asal, langkah selanjutnya adalah mengurus pendaftaran pindah datang di Dinas Dukcapil daerah tujuan.
Persyaratan berkas yang wajib diserahkan pemohon di daerah tujuan terdiri dari beberapa dokumen kependudukan:
- Lembar dokumen Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
- Fisik KTP-el dan KIA alamat lama untuk diganti dengan KTP-el dan KIA beridentitas alamat baru.
- Surat pernyataan tidak keberatan atau surat kerelaan penggunaan alamat dari pemilik rumah apabila pemohon menumpang KK, mengontrak, menyewa, atau indekos di tempat tujuan. Pada daerah tertentu seperti Kota Yogyakarta, surat pernyataan tersebut juga diketahui oleh ketua RT setempat.
Petugas Dinas Dukcapil daerah tujuan akan memverifikasi berkas, memusnahkan KTP-el dan KIA lama, lalu menerbitkan KTP-el serta KIA baru dengan alamat domisili yang baru. Selain itu, pemohon akan menerima Kartu Keluarga (KK) baru sesuai susunan keluarga di tempat tinggal baru.
Solusi Bagi Pemohon yang Sudah Berada di Daerah Tujuan
Dukcapil juga memberikan kemudahan khusus bagi warga yang secara faktual sudah berada di lokasi tujuan namun belum sempat mengurus SKPWNI dari daerah asal. Pemohon tidak perlu pulang ke daerah asal hanya untuk mengambil surat pindah.
Dinas Dukcapil daerah tujuan dapat membantu fasilitas komunikasi elektronik ke Dinas Dukcapil daerah asal untuk memohon penerbitan SKPWNI.
Pemohon cukup datang ke kantor Dukcapil tujuan dengan mengisi formulir F-1.03 serta melampirkan fotokopi KK.
Jika pemohon tidak membawa fotokopi KK, petugas Dukcapil daerah tujuan akan membantu melakukan pencarian NIK dan nomor KK melalui sistem SIAK Konsolidasi untuk memproses permohonan tersebut.
Namun perlu dicatat, belum tentu jenis pelayanan ini ada di semua daerah, jadi tak ada salahnya untuk bertanya ke petugas terlebih dahulu.