LINIMASA - Baju bekas berkualitas alias baju thrifting menjadi sorotan pemerintah, pasalnya peredaran baju ini terancam dimatikan.
Menyusul pelarangan penjualan baju thrifting, membuat Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu turut memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah kali ini.
Adian Napitupulu menyebut apabila kehadiran barang-barang thrifting mengganggu industri tekstil di dalam negeri, maka Menkop UKM dan Mendag harusnya bisa memaksimalkan penjualan produk UMKM bukan malah trifting yang dilarang.
“Memaksimalkan peran menteri perdagangan. Memaksimalkan peran menteri UMKM, peran mereka aja yang dievaluasi,” ujar Adian kepada wartawan di Graha Pena 98, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).
Dengan lantang, Adian mengaku jika ia merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah kali ini. Ia menyorot seharusnya pemerintah mengambil langkah yang tepat.
Adian menyebut apabila permasalahanya terletak pada pajak, maka diselesaikan pajaknya bukan malah dilarang beredar.
“Harus diperjelas masalahnya apa mereka masuk tanpa bayar pajak ya dipajakin aja. Mereka menyerbu pasar, organisir aja jangan hilang begitu aja,” ujarnya.
Tak hanya itu, Adian Napitupulu sangat bangga dengan produk thrifting, hal itu dibuktikan saat ia dilantik menjadi anggota DPR memakai baju thrifting.
“Gue dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang gue beli di Gedebage,” ujar Adian.
Baca Juga: Wasiat Terakhir Nani Wijaya ke Anak-Anak: Jangan Telat Salat
Adian menyebut jika ada dua faktor yang menyebabkan seseorang belanja thrifting, pertama karena pakaianya impor, murah dan modelnya unik tidak umum beredar di masyarakat.
“Orang nanya kenapa lu suka belanja di Gedebage? Pertama, harganya murah. Kedua modelnya ga biasa, banyak hal kok orang mencari barang second itu pakaian segala macam,” sambungnya.
Lebih lanjut, Adian mempertanyakan sejauh langkah Menkop UKM membina UMKM di Indonesia agar berkembang.
“Sudah semaksimal apa sih mereka membina itu. Ada banyak juga kok barang-barang lain proyeksi UMKM yang tak ada kaitannya dengan impor bekas, makanan apa segala macam banyak sekali toh tidak berkembang,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Marah Dengar Bisnis Thrifting Dilarang Pemerintah, Adian Napitupulu: Jas Pelantikan Gue Beli di Gedebage!
-
Adian Napitupulu Ngamuk Bisnis Baju Impor Bekas 'Thrifting' Dilarang Pemerintah: Masalahnya Apa?!
-
Anak-anak Muda Papua Gelar Kegiatan UMKM Sablon di PYCH
-
KST DKI Jakarta Borong Dagangan dan Beri Bantuan Etalase ke UMKM di Tanjung Priok
-
Bisnis Baju Bekas Terancam Karena Dianggap Mengganggu
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Aturan Devisa Ekspor Resmi Dilonggarkan, Pengusaha Tambang Dapat Angin Segar!
-
Tunggakan Rp14,8 Miliar, 303 Pemain Belum Digaji: Ada Klub Raffi Ahmad Rans FC
-
Bukan Cuma Jadi Konsumen! DPR Ingin Indonesia Kuasai Ekosistem AI
-
Alasan Ada Agenda Lain, Anggota DPR Satori Mangkir dari Pemeriksaan KPK
-
Persib Lolos ACL Two dengan Drama! Mariano Peralta Jadi Pahlawan di Menit-Menit Akhir
-
Cegah Risiko Pidana, Pakar Sebut Pemerintah Tepat Atur Pembelian Timah Rakyat
-
Desak Pelaku Pengeroyok Bambang Setiawan Ditangkap, Wamen HAM: Harus Ditindak Tegas!
-
Dedi Mulyadi: Uang Pajak Warga Depok Siap Disulap Jadi Flyover dan Underpass
-
Setengah Karhutla Terjadi di Wilayah Korporasi yang Izinnya dari Negara!
-
Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah