Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Ia meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.
"Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan," ujar Jokowi dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023).
Menurut Jokowi, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya," papar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menjelaskan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran.
Jokowi mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
"Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran 1,5 miliar (rupiah), 1 miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas," papar dia.
Karena itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya.
Selain itu kata dia anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
Baca Juga: Jonatan Christie dan Shanju Eks JKT 48 Pamer Foto Prewedding, Netizen Sebut Bak Teaser Drakor
"Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Kapan Libur Lebaran PNS 2026? Ini Aturan Menurut SKB 3 Menteri dan Jadwal WFA
-
Teka Teki Pelatih Real Madrid Musim Depan Ada Titik Terang, Eks Chelsea Jadi Kandidat Terkuat
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Sinopsis The Bride! Kisah Frankenstein Mencari Cinta
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang
-
Purbaya Wajibkan Bank BCA-BNI dkk Setor Data Transaksi Kartu Kredit ke DJP, Ini 27 Daftarnya
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang