Geger Bohir 'Pemersatu Partai', Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Ternyata Cuma Pion Bohir di Pilpres 2019?

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah beberapa kali membahas perihal bohir alias pemodal untuk pencapresan. Bahkan Fahri menilai bohir lah yang membuat deklarasi Koalisi Perubahan batal dilaksanakan 10 November 2022.

Kini Fahri menarik masalah tersebut ke pilpres sebelumnya. Sebab Fahri mengaku sudah berkecimpung di urusan seperti ini selama 15 tahun.

"Itulah yang terjadi dengan Pemilu lalu juga," tutur Fahri di program Inilah Sarita, dikutip Suara Manado dari kanal YouTube Inilahcom, Sabtu (19/11/2022).

Pembawa acaranya pun langsung mengonfirmasi ulang pernyataan Fahri tersebut, "Jadi presiden sekarang hasil bohir juga dong?"

Fahri kemudian mengungkap permainan bohir di Pilpres 2019. Menurutnya para pemodal itu baru berkenan memberikan nama serta restunya ketika sudah mendekati batas akhir pendaftaran.

Termasuk bohir yang mengeluarkan nama-nama Calon Wakil Presiden 2019. Sebab nama seperti KH Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, yang masing-masing mendampingi Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2019 muncul last minute.

"Ya waktu sekonyong-konyong muncul Pak Ma'ruf Amin, waktu sekonyong-konyong muncul Sandiaga Uno, itu dari mana itu? Last minute munculnya," jelas Fahri.

"Pembayaran, saya tahu itu dari dalam. Si ini dianggap sanggup, si ini ada yang membayar. Dan si ini dianggap meyakini ini bisa melawan ini," sambungnya.

Hanya saja Fahri tidak menerangkan lebih detail siapa-siapa yang disebut "ini" dalam pernyataannya.

Baca Juga: Fahri Hamzah Sentil Capres Aji Mumpung, Ikut Konvensi SBY sampai Ngekor Surya Paloh, Sindir Anies?

Fahri Hamzah Yakin Bohir Penyebab Koalisi Anies Baswedan Batal Deklarasi

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak yakin dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal batalnya deklarasi koalisi lantaran sedang melawan oligarki.

Justru bohir atau pemodal lah yang menjadi alasan batalnya deklarasi tersebut. Sebab besarnya biaya pencapresan, ditambah dengan minimnya pengawasan transparansi dana kampanye, membuat pemodal bisa beraksi di balik layar dengan leluasa.

"Nggak mungkin, karena nggak akan ada. Kalau nggak ada jadwal, nanti pengesahan (kandidat) itu September. Ini bukan soal kita curiga atau tidak, karena nggak ada aturan, semua dapat dilakukan oleh orang tetapi kalau kita bikin aturan, semua akan jelas. Misalnya aturan fundraising, selesai sekarang," kata Fahri, dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com.

Padahal seharusnya Indonesia mengizinkan kampanye pencapresan seseorang dimodali lewat penggalangan dana dari rakyat. Dengan begitu bisa meminimalisir keterlibatan pihak-pihak di balik layar.