Koalisi Perubahan hingga kini belum juga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan maju dalam Pilpres 2024. Hal ini diduga karena Partai Demokrat dan PKS masih belum sepakat terkait nama calon wakil Presiden yang akan mendampingi Anies.
Sehubung dengan hal tersebut, analisis politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Ali Armunanto menilai jika kini Demokrat dan PKS masih bernegoisasi terkait dengan pola pembagian kekuasaan.
Demokrat dan PKS ingin memastikan bahwa partainya masih memiliki kuasa ataupun kontrol terhadap koalisi, meskipun kadernya tidak dimajukan sebagai calon presiden.
"Nah, inilah yang paling penting sebenarnya karena kontrol ini tentu sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden nantinya," kata Ali.
Ali mengungkapkan jika kedua partai dalam Koalisi Perubahan tersebut masih bernegoisasi terkait jatah di kabinet. Lantaran hal tersebut akan menentukan kontrol di posisi apa Demokrat dan PKS akan diberikan.
"Apakah, misalnya, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri BUMN, Menteri Perekonomian, dan lainnya," terang Ali.
Selain menginginkan posisi tersebut, ia menilai bahwa ada kemungkinan dua partai tersebut mengincar posisi Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM.
Diungkap oleh Ali, jika hal tersebut belum sepakat, maka akan menjadi batu sandungan bagi Koalisi Perubahan. Pahit-pahitnya, koalisi tersebut akan pecah.
"Karena jika tidak deal dari awal bisa menyebabkan pecahnya koalisi. Itu penyebabnya sehingga Demokrat dan PKS tak kunjung deklarasi," pungkas Ali.
Baca Juga: Indra Bekti Akhirnya Keluar dari RS Usai Alami Pendarahan Otak
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Beredar Breaking News NasDem Batal Usung Anies Jadi Capres, Benarkah?
-
Kalau Mau Karir Politik Berumur Panjang, Anies Perlu Ikuti Langkah Ridwan Kamil Masuk Partai
-
Sentil Menag Soal Usulan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta, Demokrat: Sadis! Ngiler Amat Sama Dana Umat
-
'Dia Merakyat, tapi...' Kala Refly Harun Heran Apa Prestasi Ganjar tapi Elektabilitas Moncer Terus
-
Soal Anies Disebut Bakal Jadi Boneka Amerika, Musni Umar Pasang Badan: Fitnah, Dia Pemimpin Sejak Pelajar!
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Warga Kepulauan Seribu Ingin Transportasi Laut Murah, Transjakarta Siap Ambil Alih
-
IHSG Masih Bertengger di Level 6.500 Pagi Ini, Pantau BBNI
-
Lulusan Terbaik Undip Antre Jadi Buruh: Saat Ijazah Sarjana Tak Lagi Menjamin Pekerjaan
-
Lewat Skema Transfer, Kendal Tornado FC Datangkan Fikron Afriyanto dari Persijap
-
Gubernur Khofifah Dorong Trauma Healing Berkelanjutan di Lokasi Pengungsian Pascagempa NTT
-
Emas Antam Melambung Tinggi, Harganya Rp2,75 Juta/Gram
-
Presiden Prabowo Dikabarkan Bakal ke Riau Tinjau Karhutla di Kampar
-
Masjid Auliya Setono Gedong, Jejak Islam dan Daha di Tengah Kediri Kota
-
Waduk Jatigede Surut, Warga Sumedang Manfaatkan Lahan untuk Bertani
-
Tak Lagi Pakai Cara Tradisional, Petani Didorong Gunakan Teknologi hingga Mekanisasi