Ustaz Abdul Somad atau yang populer dengan nama UAS menjawab tentang perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.
Hal tersebut disampaikan UAS, lewat tayangan video yang diunggah oleh kanal YouTube Goto Islam pada Sabtu, (15/4/2023).
"Lalu yang datang dari kelompok ini 'ati'ullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum' taatlah kepada Ulil Amri. Kemudian kata yang Muhammadiyah Ulil Amri itu Din Syamsuddin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan suroh, coba tengok tafsirnya, Ulil Amri itu ulama bukan pemimpin ini demokrasi kata dia, kata yang satu lagi kamu kalau engga mau ikut presiden bakar aja KTP-mu, pergi tinggal di hutan sana, akhirnya berkelahinya," ujar Ustaz Abdul Somad.
Lebih lanjut, UAS menilai, kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Ada baiknya sidang isbat dilakukan di ruangan tertutup mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar satu.
UAS memberi contoh, di Mesir adanya perbedaan pandangan dalam menetapkan 1 Ramadhan atau 1 Syawal dilakukan dengan cara kombinasi dua sistem.
"Itu yang terjadi di Mesir, antara hisab ilmu astronomi dengan rukyat dikombinasikan, jadi keduanya bukan dikonfrontir ditabrakan, tapi dikombinasikan, jadi harusnya keluar satu suara," ungkapnya.
Jadi penceramah yang berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih itu menyarankan untuk meyakini apa yang dipikir benar.
"Saya pribadi menyarankan, ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun seribu orang berfatwa memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarin oleh Muhammadiyah benar. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) benar," papar UAS.
Terakhir ia mengatakan bila persimpangan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terletak pada angka minimal.
Baca Juga: Ancelotti Puji Thibaut Courtois Sebagai Penyelamat Antar Real Madrid ke Semifinal Liga Champions
"MUI dan NU menetapkan angka dua derajat, jika dua derajat dia dapat dikatakan hilal, bila kurang bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia mengatakan 0,5 derajat pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh, di situ letak persimpangannya," tegas UAS.
Berita Terkait
-
Lebaran Muhammadiyah dan NU Berpotensi Beda Hari, Mahfud MD: Sama Benarnya, Jangan Bertengkar
-
Duduk Perkara Sukabumi hingga Pekalongan Sempat Tak Izinkan Sholat Id di Lapangan, Kini Larangan Dicabut
-
Jika Pemerintah Pusat Tak Tegas, Penolakan Salat Id Muhammadiyah di Pekalongan dan Sukabumi Bisa Terulang
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan