Tayangan azan yang dibintangi bakal capres Ganjar Pranowo dinilai positif dalam konteks syiar, demikian dikatakan Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal.
Sebelumnya tayangan azan yang dibintangi Ganjar Pranowo di salah satu stasiun tv milik MNC ramai dibahas dan dituding sebagai politik identitas. Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC, bersama partainya Perindo diketahui adalah pendukung Ganjar di Pemilu 2024 mendatang.
"Saya melihat dalam konteks syiar, ajakan untuk sholat itu dari tokoh publik. Itu pesannya baik. Tidak ada ajakan lain. Toh juga sama saja jika video tersebut menampilkan sosok lain di luar Ganjar," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Menurut dia, persoalan itu menjadi polemik terletak pada penafsiran orang akan politik simbol, namun itu pun subjektif. Alasannya, karena tidak ada simbol partai atau atribut politik yang dimunculkan.
Kemudian, ia menilai video klip azan itu menyampaikan pesan bahwa tokoh publik calon pemimpin negeri, untuk terus selalu mengajak dan memberi contoh pada kebaikan.
"Itu baik, karena ajakan untuk taat beribadah," ujarnya.
Syukron mencontohkan adanya tayangan di televisi yang juga menampilkan sosok bacapres Anies Baswedan, ataupun tokoh politik lain menjelang waktu berbuka puasa beberapa waktu lalu.
"Itu sebagai sesuatu hal yang biasa, bahkan baik untuk syiar Ramadhan, bukan politisasi agama apalagi politik identitas," katanya menegaskan.
Dia pun mendukung bakal calon presiden atau wakil presiden yang lain melakukan hal yang sama. Sehingga, dia menyarankan tokoh publik yang lain atau para calon pemimpin, untuk bisa mencontohkan hal-hal kebaikan seperti itu.
Baca Juga: Muhammadiyah: Tayangan Azan Ganjar Pranowo Kreatif
"Nanti publik akan menilai dengan sendirinya," ujarnya.
Menurut dia, yang sebenarnya adalah politik identitas yakni menjadikan tempat ibadah sebagai sarana kampanye, bahkan kampanye hitam menyerang dan menjelek-jelekan calon lain.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo muncul dalam video azan magrib di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Tayangan tersebut menimbulkan persepsi dan dikaitkan dengan politik identitas.
Atas kejadian itu, KPI meminta stasiun televisi yang menayangkan tayangan azan tersebut untuk memberikan klarifikasi.
"Kami tengah lakukan kajian terhadap hal tersebut dan kami minta segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan," ujar Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aliyah dikutip dari keterangan tertulis yang sama.
KPI telah mengirimkan surat ke stasiun televisi yang bersangkutan. Hal itu guna menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun televisi untuk klarifikasi. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
Terkini
-
Dividen Tertinggi Sepanjang Sejarah BRI Tegaskan Komitmen Dukung Ekonomi Kerakyatan
-
Tiga Pembantai Polisi di Katingan Diciduk! Serang Petugas Pakai Parang Saat Gerebek Narkoba
-
Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi di Inhu Meninggal, Terungkap Penyebabnya
-
BRI Perkokoh Peran bagi Ekonomi Nasional Lewat Dividen Terbesar dan Transformasi Berkelanjutan
-
5 Tinted Sunscreen SPF 50 untuk Samarkan Flek Hitam di Wajah
-
Omnichannel Jadi Solusi Menjawab Perubahan Perilaku Konsumen
-
Tidur Teratur Ternyata Bisa Membantu BAB Lancar Pagi Hari
-
Emak-emak Kecantol 'Cinta Online', Berujung Duit Rp120 Miliar Lenyap
-
Anggaran MBG 2027 Bakal Turun, Segini Hitung-hitungannya!
-
Banggar DPR Respons Usulan Gaji Kepala Daerah Naik Demi Cegah Korupsi: Direm Dulu, Jaga Fiskal