Sentil Politik Uang, Rizal Ramli Sebut Modal Maju Calon Presiden sampai Rp1,5 Triliun

Ekonom senior Rizal Ramli kembali menyentil masalah presidential threshold (PT) yang menjadi pintu masuk menjamurnya politik uang di Indonesia.

Dilihat di kanal YouTube Refly Harun, awalnya Rizal mengklaim bahwa Indonesia mengalami kemunduran lantaran pemerintah yang berkuasa menjadi semakin otoriter.

"Setelah kejatuhan Pak Harto, kita dan semua kawan-kawan memperjuangkan supaya sistem otoriter berubah menjadi demokratis dan bahwa KKN seminimal mungkin," ucap Rizal, dikutip pada Jumat (15/9/2023).

"Kita menang tetapi hanya sementara selama pemerintahan Gus Dur dan Habibie. Tetapi setelah itu kembali lagi pelan-pelan, semakin otoriter dan money politic semakin meluas, semakin dahsyat, dan merasuki seluruh kehidupan sosial politik kita," lanjutnya.

Politik uang yang kian menjamur ini bahkan membuat proses pemilihan pemimpin menjadi semakin mudah dan tidak berkualitas. Sebab menurutnya siapapun bisa maju selama mempunyai modal uang yang cukup.

"Sederhana, mau jadi bupati perlu nyewa partai yang ongkosnya Rp20-60 miliar. Mau jadi gubernur perlu nyewa partai biayanya Rp100-300 miliar. Mau jadi presiden, sewa partai perlu Rp1,5 triliun," tutur Rizal.

"Inilah yang disebut sebagai akibat dari sistem threshold atau ambang batas. Sistem ini sebetulnya sangat manipulatif," imbuhnya.

Bahkan Rizal mengklaim praktik ini sebagai bentuk kriminal dalam sistem demokrasi. Mirisnya, PT malah dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kebanyakan calon ini tidak punya uang. Oleh karenanya perlu bandar atau cukong yang membayar sewa kepada partai-partai, menyewa perusahaan polling untuk menaikkan nama kandidat, perusahaan survei, dan sebagainya. Jadi begitu calon itu terpilih, pengaruh daripada cukong-cukong sangat kuat," ungkap Rizal.

Baca Juga: Menohok! Rizal Ramli Sebut Jokowi cs Main-main Soal Kenaikan Biaya Haji: Pemerintah Tes Ombak, Gak Becus

Karena itulah, menurut Rizal, tidak heran bila pemerintah malah lebih sering mengutamakan investor serta kepentingan ekonomi ketimbang kehidupan dan kesejahteraan rakyat.