Pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai adanya aliran dana bantuan senilai Rp 1 triliun ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) setempat berbuntut panjang.
PWNU Jabar menganggap pernyataan itu sebagai sebuah fitnah. Mereka meminta Pemprov Jabar untuk berhenti memfitnah terkait aliran dana Rp 1 triliun itu.
Nahdlatul Ulama Jabar pun tegas meminta Pemprov Jabar khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat atau Biro Kesra menghentikan keterangan-keterangan yang bernuansa fitnah, atau mengeluarkan pernyataan tanpa bukti soal bantuan Rp 1 triliun lebih untuk Nahdlatul Ulama.
“Menanggapi penjelasan Kabiro Kesra Pemerintah Jawa Barat, Barnas Adjidin perihal bantuan gubernur sebesar Rp1 triliun kepada NU Jawa Barat. Saya sebagai unsur pengurus PWNU Jawa Barat mengimbau Pemprov Jabar menghentikan keterangan-keterangan yang bernuansa fitnah,” tegas Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, Kurnia Permana Kusumah dikutip dari Jabarnews.com--jejaring Suara.com, Kamis (29/12/2022).
Seluruh keterangan dari Pemprov Jawa Barat kata Kurnia Permana Kusumah, PWNU Jawa Barat anggap sebagai fitnah Karenna belum ada klarifikasi secara mendetail mengenai data penerima bantuan Rp 1 triliun yang dimaksud Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Kami anggap fitnah, karena belum ada klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,” kata dia.
Perlu diingat lanjut dia, Nahdlatul Ulama adalah sebuah institusi, dengan demikian setiap pihak yang menerima bantuan atas nama Nahdlatul Ulama harus memiliki legal standing yang jelas.
“Perlu diperiksa pihak tersebut memiliki mandat untuk menerima bantuan tersebut atau tidak,” ucap dia.
Apabila yang dimaksud adalah perorangan atau komunitas Nahdlatul Ulama. Maka, hal tersebut di luar kendali PW Nahdlatul Ulama Jabar.
Baca Juga: CEK FAKTA: Kabar Alyssa Soebandono Meninggal Dunia, Benarkah?
“Dengan kata lain mereka menerimanya sebagai warga masyarakat biasa yang tidak bisa serta merta mengklaim mewakili institusi Nahdlatul Ulama,” tegas dia.
Kabiro Kesra Provinsi Jawa Barat, Barnas Adjidin menegaskan, pihak Pemerintah Provinsi Jabar berkukuh telah memberikan bantuan Rp 1 triliun lebih untuk Nahdlatul Ulama selama Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Jabar.
“Jadi memang benar Pak Gubernur (Ridwan Kamil) itu sudah memberikan bantuan Rp1 triliun bahkan lebih, itu (nilai Rp1 triliun lebih) diberikan selama masa kepemimpinan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil,” tegas Kabiro Kesra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Barnas Adjidin, Selasa (27/12/2022).
Hanya saja kata Barnas Adjidin, Ridwan Kamil dalam hal ini Pemprov Jabar memberikan bantuan Rp 1 triliun lebih tersebut tidak hanya diberikan kepada PW NU Jawa Barat, tetapi diberikan kepada semua elemen NU. Seperti pondok pesantren NU, NU cabang kabupaten dan kota dan unsur NU lainnya di Jawa Barat.
“Dan setelah dihitung memang benar untuk NU Jawa Barat itu lebih dari Rp1 triliun, banyak bantuannya, dan bantuannya berpariatif,” kata Barnas Adjidin.
Namun demikian, saat ditanya soal bukti data terkait bantuan Pemerintah Provinsi Jabar yang diklaim sudah diberikan kepada Nahdlatul Ulama Jabar tersebut, Barnas Adjidin malah berkelit.
Barnas Adjidin menolak memberikan data tersebut dengan berbagai alasan. Seperti merasa tidak perlu membuka data bantuan untuk Nahdlatul Ulama Jabar, dan menilai transparansi data bantuan untuk Nahdlatul Ulama Jabar dan organisasi keagamaan lainnya ke publik justru bakal berakhir ricuh.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
6 Fakta Blackout Massal yang Melumpuhkan Riau Hingga Aceh
-
Wanti-wanti Bobotoh di GBLA, Bojan Hodak: Jangan Sampai Angkat Piala di Atas Tribun Lagi
-
Ternyata Korban Pembunuhan! 6 Fakta Terungkapnya Kasus Mayat Wanita di Cipocok Jaya Serang
-
Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA
-
Tambang Emas Ilegal di Cigudeg dan Tanjungsari Bogor Disegel
-
Inovasi Baru PGTC 2026: Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis
-
Negara Rugi Rp12,5 Miliar! Polres Bogor Gulung Mafia BBM, Elpiji Subsidi dan Tambang Emas
-
Listrik di Riau Nyala Kembali usai Padam Total selama 3 Jam
-
BRI Consumer Expo Jakarta 2026 Hadir di JICC: Banjir Promo Hunian, Kendaraan, Sampai Tiket Pesawat
-
PLN Investigasi Penyebab Blackout Sumatera Utara: Ini Bedanya dengan Mati Lampu Biasa