Tingginya elektailitas dan popularitas yang dimiliki Ganjar Pranowo ternyata tak menjadi jaminan dirinya bakal mendapat golden ticket dari partainya berlabuh, PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
PDI Perjuangan dinilai tak memasukkan nama Ganjar Pranowo dalam skema menghadapi 2024 mendatang. Beberapa pengamat mengatakan hal itu tercermin dari sikap Ketua Umum PDIP pada acara HUT ke 50 partai berlambang kepala banteng tersebut.
Mengenai hal ini, Analis politik, Arifki Chaniago menyebutkan ada beberapa alasan Ganjar tidak menjadi 'bintang' di HUT PDIP.
Pertama, Ganjar berkemungkinan tidak masuk dalam skema capres yang dipersiapkan oleh Megawati di tahun 2024.
"Megawati menyebut trah Soekarno, Puan dan memperkenalkan anak-anak Puan ke peserta HUT PDIP," ujar Arifki.
Kedua, ia menangkap Megawati seperti serius untuk memikirkan trah Soekarno sebagai capres-cawapres di 2024 dan mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di internal PDIP.
Dengan membuka jalan untuk trah Soekarno, Arifki memprediksi sinyal kepemimpinan PDIP selanjutnya bakal ke anak-anaknya.
"Ketiga, dengan keluarnya nama Ganjar di kelompok-kelompok relawan politik dan beberapa partai politik menjadi masalah dalam skema organisasi PDIP," lanjutnya.
Ganjar adalah kader PDIP tetapi namanya lebih dulu keluar di partai lain. Secara organisasi, Ganjar dinilai mendesak PDIP dengan menggunakan relawan dan tangan partai lain agar mendeklarasikan dirinya sebagai capres.
Baca Juga: Diprotes Warga, Moeldoko: Eksekusi Lahan Kampung Penara Serdang Hilir Wujud Kehadiran Negara
“Pendekatan relawan yang mendesak PDIP agar mendeklarasikan Jokowi di tahun 2014 mungkin saja efektif karena posisinya saat itu sebagai oposisi. Namun, saat ini posisi PDIP adalah partai penguasa. Seharusnya siapa calon yang bakal diusung oleh PDIP tentu tidak terlalu masalah, karena PDIP punya infrastruktur politiknya," tutur direktur eksekutif Aljabar Strategic ini.
Sayangnya, ia melihat munculnya Ganjar di PDIP tidak menjadi kejutan seperti yang terjadi pada Jokowi.
"Sehingga banyak menilai Ganjar meniru pola yang dilakukan oleh Jokowi,” imbuh Arifki.
Jika Ganjar Pranowo tidak memperoleh restu nyapres dari Megawati, hemat dia, seharusnya mantan anggota DPR itu memaksimalkan posisinya di partai lain, dalam hal ini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Meski, Ganjar harus bertarung dengan kader-kader anggota koalisi partai KIB yang berencana ingin maju sebagai capres, seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Selain itu, ada Ridwan Kamil yang sudah bergabung dengan Partai Golkar, Erick Thohir yang dekat dengan PAN, serta Sandiaga Uno yang juga dikabarkan bakal merapat ke PPP jika tidak diusung oleh Gerindra.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Papua Memanas, Bambang Pacul Ingatkan Mandat UU: Itu Tanggung Jawab Wapres
-
Telkom Perkuat Transformasi Digital UMKM di Wilayah 3T lewat Program Rural Youth AI Facilitator
-
3 Orang Tewas dalam Kecelakaan Kapal di Tanjung Buton Siak, Satu Hilang
-
Telkom University Gandeng NUS, Telkom Dorong Talenta Digital Indonesia Berdaya Saing Global
-
RI Sebenarnya Punya Senjata untuk Mitigasi Pemadaman Listrik
-
Prabowo Sambut Hangat PM India Narendra Modi dengan Pelukan Erat di Istana Merdeka
-
Perempuan & Budaya Selalu Ingin Upgrade Diri: Self-Improvement Tanpa Henti?
-
Purbaya Girang Pendapatan Negara di Semester I 2026 Lebih Tinggi dari Era Sri Mulyani
-
61 Tahun Telkom Indonesia, Gelorakan Semangat Transformasi Digital Nasional
-
Pemerintah Diminta Evaluasi Dampak Komisi Ojol 8 Persen Selama Enam Bulan