Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pidato Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan yang digelar Selasa (10/1/2023) lalu.
Menurutnya, pidato tersebut justru menjadi tanda kembalinya kedaulatan yang seharusnya dimiliki oleh setiap ketua umum partai. Pasalnya, sebelumnya ketua umum dari berbagai partai terlihat seperti harus tunduk dan patuh kepada keputusan Presiden Joko Widodo.
"Kedaulatan partai yang tadinya diambil alih oleh Jokowi. Jadi semua koalisi merasa bahwa, 'Ibu Mega terima kasih karena sudah mengingatkan kami ini sebetulnya dari awal ingin meloloskan nama yang diminta oleh Munas masing-masing partai'," terang Rocky seperti dikutip Suara.com melalui tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin (16/1/2023).
Rocky Gerung lantas mengujarkan bahwa pada acara ulang tahun PDI Perjuangan, Megawati ingin menegaskan jika setiap partai ataupun gabungan partai memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam kontestasi dan tidak seharusnya dikendalikan oleh Jokowi.
"Ibu Mega sebetulnya secara tanpa banyak gaya menyatakan bahwa,'Eh konstitusi bilang yang berhak untuk mencalonkan adalah partai dan gabungan partai'," terang Rocky.
"Nah, karena gabungan partai itu dikendalikan oleh Pak Jokowi, maka Pak Jokowi diperlihatkan tidak mampu lagi mengendalikan maka balik dari otonomi ketua partai," sambungnya.
Pada kesempatan ini, Rocky Gerung mengungkapkan jika Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut telah memberi angin segar dan energi baru bagi para ketua umum partai.
"Jadi Ibu Mega memberi semacam energi baru supaya ketua partai ini beranilah maju buat jadi presiden, nggak perlu minta izin ke Pak Jokowi," pungkasnya.
Baca Juga: Cak Imin Jadi 'Bebek Liar', Rocky Gerung Nilai Prabowo Subianto Lebih Aman Duet Bareng Puan Maharani
Berita Terkait
-
Cak Imin Jadi 'Bebek Liar', Rocky Gerung Nilai Prabowo Subianto Lebih Aman Duet Bareng Puan Maharani
-
Belum Umumkan Capres Meski Ada 2 Kandidat, Pengamat Sebut Megawati Tengah Bimbang: Harus Banyak Perenungan
-
Jokowi Dukung Yusril Maju jadi Capres, tapi Masih Ada Presidential Threshold, Refly Harun: Omong Kosong!
-
Waduh! Gibran Minta Kaesang Dilaporkan ke KPK Gara-gara Bulan Madu
-
Erick Thohir Ingin Rangkap Jabatan Ketum PSSI, Jokowi Dicap Jadi 'Bebek Lumpuh': Gak Bisa Pegang Kendali Kabinet
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO