Anies Butuh Kerja Keras Diterima di NTT, Publik Terngiang Isu Politik Identitas di Pilkada DKI 2017

Koalisi Perubahan butuh kerja sangat keras agar figur calon presiden (capres) Anies Baswedan dapat diterima dan didukung mayoritas publik di NTT pada Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan pengamat Politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Rajamuda Bataona.

"Karena isu politik identitas yang masih mengakar di persepsi publik," katanya, Selasa (14/3/2023), dikutip dari Antara.

Isu politik identitas yang dilabelkan pada Anies, kata Bataona, jadi batu sandungan bagi Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ini lantaran memori publik NTT masih cukup kuat tentang bagaimana isu politik identitas dimainkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Di samping rivalitas laten yang melibatkan partai-partai nasionalis versus partai-partai kanan yang menjual isu identitas.

Menurut Bataona, NTT secara natural lebih dekat dengan partai-partai nasionalis. Karena memang postur dan konfigurasi masyarakat NTT adalah multikultur.

"Inilah alasan masyarakat tidak suka pada isu politik identitas dan praktek politik identitas dalam model apa pun," jelasnya.

Secara kultural dan psikologis, kata dia, sulit bagi mayoritas masyarakat NTT mendukung Anies Baswedan. 

Baca Juga: CEK FAKTA: NasDem dan PKS Meradang Gegara Demokrat Tolak Deklarasi Anies Baswedan

Karena itu tingkat kesukaan dan penerimaan masyarakat NTT pada Koalisi Perubahan lebih rendah dibandingkan terhadap koalisi KIB, KIR dan PDIP.

Pemilih di NTT secara kultural dan psikologis, kata dia, berbeda karakter dengan pemilih di daerah lain seperti Jakarta, Banten, atau Jawa Barat. 

Perbedaan karakter secara kultural nilah yang akan membuat jualan capres Koalisi Perubahan tidak mudah diterima di NTT.

Karena itu, Koalisi Perubahan harus bekerja keras dan mencari format-format isu kampanye yang rasional dan masuk akal sebagai antitesis dari pelabelan isu politik identitas pada Anies Baswedan.

Meski demikian, kata Bataona, pilpres akan berbeda dengan pemilihan legislatif (pileg). Kendati pun bersamaan tapi figur-figur yang diusung partai-partai Koalisi Perubahan akan tetap dipilih masyarakat.

"Karena masyarakat akan melihat rekam jejak juga kedekatan figur-figur tersebut dengan masyarakat."