CEK FAKTA: Ternyata Semua Anggota PDIP yang Korupsi Rp349 Triliun, Presiden Jokowi Marah Besar

Baru-baru ini beredar kabar berisi klaim Presiden Jokowi atau Joko Widodo marah besar karena semua anggota PDIP yang korupsi Rp349 Triliun.

Klaim Presiden Jokowi marah besar karena semua anggota PDIP yang korupsi Rp349 triliun tersebar melalui unggahan video akun YouTube Kabar News.

"GEMPAR SIANG INI II AMARAH JOKOWI MELED4K, TERNYATA SEMUA ANGGOTA PD1P YG KORUP$! 349 TRILIUN," tulis narasi akun YouTube tersebut.

Lantas, benarkah Presiden Jokowi marah besar karena semua anggota PDIP yang korupsi Rp349 triliun? selengkanya akan terjawab dalam video ini.

Penjelasan Cek Fakta

Video berisi klaim Presiden Jokowi marah besar karena semua anggota PDIP yang korupsi Rp349 triliun diunggah akun Youtube Kabar News pada 12 April 2023 lalu.

Namun, setelah dilakukan penelusuran terhadap video tersebut, ternyata tidak memiliki keterikatan antara judul, thumbnail video dengan isi konten. 

Kanal Youtube Kabar News menuliskan judul “Amarah Jokowi Meledak, Ternyata Semua Anggota PDIP yang Korupsi 349 Triliun”. 

Sementara, pada thumbnail video tersebut menggambarkan Presiden Jokowi yang sedang marah serta tokoh-tokoh politik PDIP di antaranya Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Arteria Dahlan.

Baca Juga: CEK FAKTA: Polisi Gerebek Rumah Raffi Ahmad, Temukan Aset dan Bukti Pencucian Uang, Benarkah?

Video tersebut ternyata membahas tentang debat panas antara Arteria Dahlan dengan Mahfud MD pada saat rapat komisi lll DPR RI. 

Unggahan video tersebut juga sangat identik dengan video yang diupload oleh kanal Youtube Kompas.com pada 29 Maret 2023.

Setelah dilihat dengan seksama, video berdurasi 8 menit 4 detik tersebut, tidak ditemui pembahasan tentang korupsi Rp349 Triliun yang ternyata semua dilakukan oleh anggota PDIP. 

Narasi dan video yang ada dalam unggahan tersebut kembali membahas debat antara Arteria Dahlan dan Mahfud MD tentang kejanggalan dana Rp349 Triliun. 

Bahkan politisi tersebut mengancam akan mempidanakan Mahfud MD karena dianggap dokumen rahasia terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kesimpulan