Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini menjawab pertanyaan terkait soal perlu tidaknya menteri dari Partai NasDem di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju.
Situasi ini muncul menyusul tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh oleh Jokowi dalam pertemuan para ketum parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (8/5/2023) malam.
"Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden dan PDI Perjuangan sejak awal menyatakan tidak campur tangan terhadap hal tersebut," tuturnya, Senin (8/5/2023).
Menurutnya, reshuffle harus dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya, untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju dan menjaga soliditas.
Akan tetapi, ujar Hasto melanjutkan, ketika reshuffle dijalankan atas kehendak Presiden, perombakan tersebut harus melalui suatu pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan..
"Untuk menjaga soliditas dari seluruh jajaran kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal tidak diundang Jokowi dalam pertemuan para ketum partai politik pendukung pemerintah.
Surya Paloh menyebut Jokowi mungkin sudah tidak lagi menganggap Partai NasDem di koalisi pemerintah.
"Ya saya bisa pahami itu (tidak diundang), pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya."
"Dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara," kata Surya Paloh kepada wartawan usai bertemu Luhut, Jumat (5/5/2023).
Surya Paloh tidak menampik pernyataan Jokowi bahwa dirinya memang tidak diundang.
Namun begitu, ia menegaskan sikap NasDem yang tetap akan berkomitmen dengan pemerintahan.
"Kan Pak Jokowi sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan, tetap (komitmen NasDem di pemerintahan)," ucap Surya Paloh.
Berita Terkait
-
Skak Balik JK Soal Jokowi Jangan Berpolitik, Hasto: Ini Juga Dilakukan oleh Presiden Sebelumnya
-
Sebut Jokowi Tetap Buka Ruang Dialog dengan NasDem, Sekjen PDIP: Buktinya Pertemuan Luhut dan Surya Paloh
-
Tak Undang NasDem ke Istana, PDIP Klaim Jokowi Tetap Buka Ruang Dialog: Buktinya Pak Luhut Temui Pak Surya Paloh
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
-
Ledakan Dahsyat Guncang Mall AEON Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Kebocoran Gas
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
Terkini
-
Analisa: Kenapa Iran Rugi Besar karena Arab Saudi Diserang PMF Irak dan Houthi Yaman?
-
Geisz Chalifah Dipanggil KPK, Kasus Gratifikasi Tambang Batu Bara Rita Widyasari Kembali Bergulir
-
Pekerja Bangunan di Blitar Meregang Nyawa Saat Memlester Dinding, Polisi Selidiki Penyebabnya
-
A Spoonful of the Sea, Tradisi Ulang Tahun Korea yang Menghangatkan Hati
-
Pemkab Siak Klaim Tangani 152 Km Jalan Kabupaten yang Rusak
-
Rilis Final Trailer Film "Dan Bandung", Kisah Perjuangan Cinta Yang Siap Mengaduk Emosi Penonton
-
Buku The Principles of Power: Seni Menguasai Pengaruh Secara Etis
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Kejutan Survei SMRC: Jika Pilpres Digelar Sekarang, Prabowo Tidak Akan Terpilih Lagi
-
Plt Bupati Sukoharjo Jalani Pemeriksaan KPK, Penyidikan Kasus Etik Suryani Bergulir