Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggap santai sentilan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan para ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. JK menyarankan kepada Jokowi agar tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu.
Menanggapi pernyataan JK, Hasto mengungkapkan, pertemuan ketua umum parpol anggota koalisi bukan hal baru, karena para presiden sebelumnya juga melakukan hal sama, yakni melakukan pertemuan dengan ketua parpol koalisi pemerintahan.
"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma’rif Amin (di Pilpres 2019)," kata Hasto saat ditemui di SUGBK, Senayan, Jakarta pada Senin (8/5/2023).
"Tetapi tentu saja, Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," sambungnya.
Hasto mengatakan, tak ada persoalan terkait pertemuan para ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah, karena yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.
"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," ungkapnya.
Sementara itu, ketika Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan enam parpol di Istana, Hasto menegaskan bahwa itu terkait dengan rekam jejak sosok Anies Baswedan, sosok capres usungan Nasdem, yang menjadi antitesa dari Presiden Jokowi.
Sementara kebutuhan bangsa saat ini, kata dia, tentu saja meneruskan yang sudah dijalankan Presiden Jokowi.
"Dan kemudian mengapa dari bapak Surya Paloh tidak diundang? Sangat jelas, penjelasan dari bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," ujarnya.
Baca Juga: JK Minta Jokowi Gak Cawe-cawe Pilpres 2024, Gerindra: Silakan Saja Sampaikan Pandangan, Kami Hormati
Namun, Hasto mengatakan, Presiden Jokowi tentu saja akan mendengar segala masukan termasuk kritik yang disampaikan.
"Sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek, masukan, kritik, dan sebagainya," pungkasnya.
Pernyataan JK
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
-
Tak Undang NasDem ke Istana, PDIP Klaim Jokowi Tetap Buka Ruang Dialog: Buktinya Pak Luhut Temui Pak Surya Paloh
-
Caleg PDIP Bakal Didaftarkan ke KPU Secara Serentak 11 Mei, Diinstruksikan Bantu Pemenangan Ganjar Nyapres
-
Bela Jokowi usai Kumpulkan 6 Ketum Parpol di Istana, Hasto PDIP: Tak Bicara Capres-Cawapres!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung