Pengamat: Partai Cenderung Percaya Hasil Survei Tentukan Capres

Pengamat politik Universitas Padjadjaran R. Widya Setiabudi Sumadinata mengatakan partai politik (parpol) cenderung percaya dan mengutamakan hasil survei dalam menentukan bakal capres 2024.

"Dari diskusi saya dengan beberapa ketua umum parpol peserta pemilu, mereka mengatakan sudah memiliki konsultan politik."

"Mereka juga memiliki kecenderungan untuk percaya serta mengutamakan lembaga survei dan mesin politiknya," kata Widya, Selasa (16/5/2023).

Kepercayaan elite partai terhadap hasil survei karena data survei menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, Widya menilai partai politik lebih mempertimbangkan hasil lembaga survei dan mesin politiknya daripada rekomendasi dari pihak-pihak tertentu.

Seperti Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia.

Meskipun demikian, tambahnya, partai secara diplomatis tidak menolak rekomendasi dari Musra tersebut.

Kemudian, Widya juga menyoroti nama-nama yang masuk dalam daftar bakal capres dan cawapres rekomendasi Musra.

Dia mengaku heran nama Menteri BUMN Erick Thohir tidak masuk dalam rekomendasi cawapres Musra itu. 

Baca Juga: Belum Umumkan Dukungan Terhadap Capres, Bos Perindo: Bulan Juni

Padahal, menurut Widya, Erick merupakan salah satu kandidat cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi di beberapa survei politik.

Jika pilpres nanti menggabungkan kelompok nasionalis dan religius, maka dia menilai Erick sebagai warga Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) seharusnya masuk daftar bakal cawapres.

Dalam Musra Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5), ada tiga bakal capres yang diusulkan, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, nama-nama bakal cawapres yang muncul ialah Menkopolhukam Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menparekraf Sandiaga Uno, Ketua Kadin Arsjad Rasjid, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.