Suara.com - Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengungkap kriteria bakal calon presiden ideal untuk Pemilu 2024 nanti. Namun Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai kriteria tersebut bukan mengarah ke Ganjar Pranowo.
Menurut Jamiluddin, kriteria capres pemberani yang disebutkan Joko Widodo tersebut mengarah ke dua sosok bakal capres lain yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
"Setidaknya Anies dan Prabowo dua sosok yang pemberani. Anies semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta berani membatalkan reklamasi. Padahal pengembang reklamasi itu orang-orang berpengaruh secara kapital. Bahkan orang di belakang pengembang reklamasi orang-orang yang sangat berpengaruh di negeri ini," terang Jamaluddin.
Langkah Anies Baswedan dan Prabowo tersebut membutuhkan keberanian besar lantaran berseberangan dengan keinginan para pendukungnya.
Tak hanya itu, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto juga memiliki elektabilitas di mata dunia.
"Di dunia internasional, Anies dan Prabowo juga cukup dikenal. Karena itu, dua sosok ini punya kapasitas dan koneksitas dalam menangani ketidakpastian global," lanjut Jamil.
Keduanya juga punya kemiripan yakni kedekatan dengan masyarakat tidak dipertunjukkan secara fisik.
"Mereka memang tidak terlalu intens blusukan, namun kebijakannya lebih pro ke rakyat," imbuh Jamil.
Di sisi lain, masuknya nama Airlangga Hartarto dalam tiga nama yang diusulkan di Musra Relawan Jokowi, Jamil menilai aneh.
Baca Juga: Cek Fakta: Dipimpin Jokowi dan Megawati, Cawapres Ganjar Diumumkan
"Sebab, Airlangga selama ini elektabilitasnya sangat rendah. Karena itu, layak dipertanyakan munculnya nama Airlangga dalam Musra Relawan Jokowi. Hal itu inkonsisten dengan hasil survei selama ini" kata Jamil.
Jamil lantas menyoroti soal tiga nama bakal capres yang dihasilkan Musra tersebut apakah benar-benar dari suara rakyat atau bukan.
"Karena itu, layak dipertanyakan apakah suara akar rumput yang dijaring Musra itu semua rakyat Indonesia ? Kalau ya, tentu tidak masuk akal kalau nama Anies tidak masuk nominasi yang diusulkan kepada Jokowi," ungkap Jamil.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Dipimpin Jokowi dan Megawati, Cawapres Ganjar Diumumkan
-
Kritik Jokowi Kerap Cawe-cawe soal Capres, Rocky Gerung: Mesti Ada Tim Kedokteran Jiwa yang Periksa
-
Ganjar Dipercaya Jadi The Next Jokowi, PDIP: Berkat Deklarasi Megawati
-
CEK FAKTA: Bikin Anies Jantungan, NasDem Beralih Dukung Ganjar di Pilpres 2024
-
Klaim Hubungan dengan Surya Paloh Tak Berubah, Ini Permintaan NasDem ke Jokowi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- Biodata dan Pendidikan Gus Elham Yahya yang Viral Cium Anak Kecil
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024