Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan pemilih atau responden yang tidak puas atas kinerja Presiden Jokowi cenderung mendukung Prabowo Subianto.
"Pemilih Prabowo masih ditopang oleh basis pemilih 2019 yang cenderung anti-Pemerintahan Jokowi," katanya dalam rilis survei Charta Politika Indonesia bertajuk "Dinamika Elektoral Pascaisu Piala Dunia U-20 dan Deklarasi Batu Tulis", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Charta Politika Indonesia di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Hasil survei Charta Politika Indonesia periode 2-7 Mei 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mencapai 79,1 persen atau berada di angka tertinggi jika dibandingkan hasil-hasil survei sebelumnya.
Jika dibandingkan survei sebelumnya, persentase kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat tertinggi berada di angka 74 persen pada periode Februari 2023.
Sementara itu, dari keseluruhan pemilih Jokowi - Ma'aruf pada Pemilu 2019 ternyata 61 persen memilih Ganjar Pranowo dan hanya 18 persen menyatakan hanya memilih Prabowo Subianto, serta 14 persen kepada Anies Baswedan.
Dengan demikian, dari hasil survei tersebut menjawab apa yang disampaikan Jokowi dalam musra yang digelar para relawan Jokowi beberapa waktu lalu.
Dalam survei tersebut diungkapkan bahwa tidak ada kebingungan di antara pemilih Jokowi - Ma'aruf seperti apa yang disampaikan dalam acara relawan tersebut.
"Ternyata tidak ada kebingungan seperti yang coba ditafsirkan dalam musra kemarin, mayoritas relawan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo," jelasnya.
Survei tersebut dilaksanakan pada 2-7 Mei 2023 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Golkar Ngebet Duetkan Airlangga Dengan Prabowo, Cak Imin: Silakan, Semua Punya Peluang
Penentuan sampel dilakukan metode acak bertingkat ("multistage random sampling") dengan toleransi kesalahan ("margin of error") survei itu sekitar 2,82 persen.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Heboh! Rumor, Dedi Mulyadi akan Maju di Pilgub Jabar bersama Partai Gerindra
-
Cek Fakta: Kabar Duka Selimuti Istana! Kondisi Anak PDI P Memburuk, Jokowi Panik, Benarkah?
-
Golkar Ngebet Duetkan Airlangga Dengan Prabowo, Cak Imin: Silakan, Semua Punya Peluang
-
CEK FAKTA: Tak Mau Kecewakan Jokowi, Sri Mulyani Rampas Rp7,1 Triliun Semua Harta Kekayaan Anies
-
Menko Luhut Punya Jabatan Baru dari Jokowi di IKN
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina