Punya Alasan Kuat, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Tidak Jadi Diperiksa KPK, Kok Bisa?

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak bisa menghadiri pemanggilan KPK soal dugaan korupsi. Dia disebut mempunyai alasan kuat lantaran menjalankan tugas ke India dalam acara Agriculture Ministers Meeting G20.

"Iya, yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan terjadwal kegiatan ke India," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo dipanggil oleh KPK untuk hadir di KPK, Jumat, guna memberikan keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Akan tetapi, karena Syahrul Limpo harus menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20, pemeriksaan tersebut harus ditunda.

"(Syahrul Limpo) meminta agar ditunda pemeriksaannya ke tanggal 27 Juni," ucap Nurul Ghufron.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah melayangkan undangan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Informasi terkait undangan terhadap Syahrul Yasin Limpo itu dibenarkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

"Benar, (Syahrul Yasin Limpo) dijadwalkan untuk hadir besok Jumat (16/6), pukul 09.30 WIB, di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/6).

Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta izin kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar pemeriksaan dirinya terkait dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya yang dipimpinnya diundur pada Selasa, 27 Juni 2023 dari panggilan dijadwalkan Jumat (16/6).

Baca Juga: CEK FAKTA: Wakil Gubernur Lampung Sebut Arinal Djunaidi Terlibat Korupsi, Benarkah?

"Jadi, kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun demikian, kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023," ujar Mentan dalam suratnya kepada KPK yang diterima di Jakarta, Jumat. [Antara]