/
Senin, 26 Juni 2023 | 15:43 WIB
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. ([Dok. KSP])

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah rumor liar yang menyebut ia melindungi atau bekingi Ponpes Al Zaytun. Ia mengaku heran dituding bekingi ponpes yang kekinian tengah jadi sorotan publik tersebut.

"Emang preman kok jadi beking? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu itu, biar pintar dikit," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Moeldoko mengakui pernah berkunjung ke Ponpes Al Zaytun. Dia mengaku dua kali mengunjungi ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu.

Saat itu, kata Moeldoko, dirinya diundang untuk memberikan ceramah kebangsaan.

Pertama, saat masih berdinas di TNI sebagai Pangdam Siliwangi dan kedua, saat telah menjabat KSP. 

Namun, Moeldoko mengaku tidak tahu menahu mengenai aktivitas yang diduga menyimpang di Al Zaytun.

"Kita tidak mengerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma apa itu, norma kebangsaan itu berjalan di sana. Lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan. Gitu."

"Tapi secara aku hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana," tuturnya.

Pemerintah Dalami Polemik Al Zaytun

Baca Juga: Jawab Rumor Liar Istana Bekingi Al Zaytun, Ini Kata Jokowi

Lebih jauh, Moeldoko mengatakan pemerintah sedang mendalami polemik Al Zaytun. Ini sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahasa mendalami tadi kan (disebutkan) Presiden, perlu semua mendalami, sesuai domain, tupoksi-nya masing-masing. Kalau dari sisi ideologi di Pemda juga ada yang menangani itu."

"Kalau lebih keras lagi umpamanya penyimpangan sudah pada radikalisme dan seterusnya ada BNPT," ujarnya.

Moeldoko mengatakan pemerintah akan mengambil sikap setelah pendalaman selesai dilakukan. Sikap tersebut bisa berupa pembinaan atau penegakan hukum.

"Semua badan-badan (lembaga pemerintah) itu bekerja, mendalami semuanya. Kalau terjadi sesuatu seperti apa, serahkan nanti. Apakah itu sifatnya pembinaan, apakah itu sifatnya law enforcement," ujarnya.

Moeldoko menambahkan, pemerintah juga tidak ingin polemik Ponpes Al Zayutun berlarut-larut. Karena juga menyangkut nasib ribuan santri di ponpes tersebut.

Load More