Wali Kota Medan Bobby Nasution angkat bicara terkait kritikan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia dikritik lantaran meminta polisi menembak mati begal di wilayahnya.
"Kena marah LBH ya saya? Tanggapannya? Untuk LBH sama apa (KontraS) juga, pokoknya mewakili para begal, terima kasih," ujar Bobby Nasution sembari tersenyum, usai hadiri Rakernas XVI APEKSI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/7/2023).
Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan, aksi begal di Kota Medan sudah semakin meresahkan masyarakat.
"Tanya kepada masyarakat, kondisinya, para korban-korban begal di Kota Medan yang sudah banyak. Kalau saya, wajib mendukung masyarakat. Itu kalau saya ya," ungkapnya.
Sebelumnya, Bobby Nasution geram dengan tindakan para begal di wilayahnya. Ia pun mendesak polisi bertindak tegas terhadap para pelaku.
"Kejahatan begal dan geng motor saat ini sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat dan harus ditindak tegas, apalagi para pelaku yang sudah melakukan aksi tersebut berulang kali," tulis Bobby di akun Instagramnya, Jumat (7/7/2023).
"Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati," imbuh suami Kahiyang Ayu ini.
Terkait ini, KontraS meminta Bobby Nasution meminta maaf kepada publik atas pernyataannya itu.
"Kami mendesak Wali Kota Medan untuk meminta maaf dan menarik pernyataannya," kata Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Tioria Pretty, Rabu (12/7).
Baca Juga: Usai Dukung Gibran, Prabowo Beri Kode Keras Usung Bobby Nasution di Pilgub 2024
Tioria mengatakan, pihaknya memahami bahwa aksi begal memang meresahkan dan merugikan masyarakat. Namun, pernyataan Bobby Nasution itu dinilainya telah mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM).
"(Pernyataan Bobby) Abai terhadap HAM dan seolah-olah mendukung kepolisian untuk melakukan kesewenang-wenangan," ujar Tioria.
Menurutnya, Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan, harusnya bisa melindungi semua warga dan mendukung penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan serta prinsip HAM.
"Perlu digaris bawahi bahwa para begal juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum secara adil," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Presiden Prabowo Lakukan Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II Senilai Rp116 Triliun
-
Bawa Mobil Pakai Infus, Kepala DPMPTSP Pandeglang Tabrak Kerumunan Siswa SD: 1 Meninggal, 1 Kritis
-
Mulai Hari Ini Belanja di China Bisa Pakai QRIS
-
Tok! Bayar Pajak Kendaraan di Banten Kini Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Berlaku 1 Mei31 Desember 2026
-
Kerasnya Evaluasi Bojan Hodak Usai Persib Kembali ke Puncak
-
Analis Politik Senior Bongkar Makna di Balik Blusukan Wapres Gibran
-
Isu Penutupan Jalan Diponegoro Beredar, Ini Penjelasan Pemprov Jabar
-
Bukan Orang Sembarangan! Tambang Emas Ilegal di Bogor Raup Omzet Rp9 Miliar per Bulan
-
Sukabumi Jadi Markas "Cinta Palsu" Antarnegara: 16 WNA Spesialis Love Scamming Digulung Imigrasi!
-
Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri Buka Suara Penangkapan 3 WNI Terkait Haji Ilegal