Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan adanya survei soal penolakan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta jika Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden.
Ahok menganggap survei yang dilakukan oleh sejumlah organisai sayap PKS yakni dari Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda keadilan, dan Benteng Muda PKS, bukanlah suara resmi dari PKS.
"Ya, itu PKS bukan yang resmi. Baru Gema PKS," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (28/3/2014).
Ahok mengaku punya hubungan baik dengan DPP PKS. Penolakan dari Gema PKS pun dianggapnya bukan masalah. Namun, jika DPP PKS menyatakan hal yang serupa, Ahok pun tidak akan tinggal diam.
"Saya dengan teman-teman PKS baik-baik saja, paling ntar pimpinan PKS bilang, nggak, kami nggak terlibat, itu bukan ranting kami, tapi underbownya, pasti dia ngomong gitu. Kalau PKS resmi ngomong, baru lawan," tutur Ahok.
Tiga organisasi sayap PKS tersebut mengklaim kalau survei yang melibatkan 1.289 melalui kuesioner dan wawancara tatap muka dengan 300 orang itu menyebut 93 persen menolaknya jadi gubernur.
Sementara 24 persen responden menilai Ahok sebagai pribadi yang belagu, sombong, dan merasa paling pintar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu