Suara.com - Sebanyak 26 Dewan Pimpinan Wilayah Partai (DPW) PPP menyampaikan mosi tidak percaya kepada pengurus pusat partai berlambang Ka’bah itu, karena menunda rapat untuk menentukan sanksi terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menghadiri kampanye Gerindra.
"DPW menyampaikan mosi tidak percaya karena DPP tidak mengabulkan surat dari DPW untuk memgadakan rapat," ujar Ketua DPW PPP di NTT Yahidin Umar di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Mereka mendesak agar pengurus DPP secepatnya menggelar rapat untuk memutuskan nasib Suryadharma Ali.
Yahidin juga menyatakan jika aksi mereka sama sekali tidak ada yang menggerakkan.
"Kami bersumpah, tidak ada aktor yg menggerakkan kami, karena kami sendiri yang merasakan," ujar Yahidin.
Kedatangan Suryadharma ke partai Gerindra menuai kecaman di kalangan internal PPP. Suryadharma diprotes karena ikut melakukan orasi saat kampanye Gerindra serta menyebut Prabowo sebagai calon presiden yang tepat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU