Partai Islam Jajaki Kemungkinan Ajukan Capres Sendiri

Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, partai-partai Islam sepakat mengambil peluang berkoalisi. Tetapi sebelum memutuskan, mereka akan terlebih dahulu membahas hal ini di internal partai masing-masing.

"Jadi saya dengar sendiri tadi teman-teman parpol Islam, ada PKB, PKS, PAN, PBB, PPP, ulama NU, dewan dakwah dan MUI, mau bekerja sama berkoalisi, namun akan dibicarakan di internal dulu," kata Amien Rais, seusai menghadiri pertemuan tokoh ormas dan pemimpin partai Islam di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4/2014) malam.

Menurut Amien Rais, dalam pertemuan itu dia mengusulkan agar koalisi ini diistilahkan "Koalisi Indonesia Raya", dengan tidak terpaku pada gabungan poros tengah belaka, tetapi juga menarik kekuatan partai nasionalis.

"Seperti yang saya katakan, tidak mungkin tanpa kekuatan lain. Kekuatan lain itu adalah partai nasionalis, dan ini yang masih tanda tanya," papar Amien.

Amien menekankan, dalam pertemuan tersebut, belum ada kesepakatan atas tokoh yang akan diusung menjadi capres maupun cawapres. Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan beberapa pertemuan lainnya.

Presiden PKS Anis Matta mengatakan, pertemuan itu baru sebatas menyamakan persepsi partai-partai dan tokoh Islam. Anis mengatakan, akan membawa hasil pertemuan itu kepada Majelis Syuro PKS untuk diambil keputusan. "Pemilu kan jadwalnya jelas, santai saja," kata Anis Matta seusai pertemuan.

Anis mengungkapkan, target yang ingin dicapai dalam pertemuan itu adalah memikirkan kemungkinan partai Islam mempunyai capres sendiri.

Selain itu menurut dia, pada prinsipnya partai Islam sejak reformasi tidak pernah pisah, dan selalu ada di koalisi pemerintahan. Sehingga pertemuan itu ingin memastikan partai Islam tetap berada di pemerintahan ke depan.

"Partai Islam selalu di koalisi sejak poros tengah dicetuskan sampai sekarang. Jadi yang dicari sekarang ini adalah format koalisi baru yang memungkinkan partai Islam seluruhnya insya Allah tetap akan ada di pemerintahan," pungkas Anis. (Antara)