Suara.com - Filipina dan Amerika Serikat menandatangani pakta pertahanan baru pada Senin (28/4/2014), hanya beberapa jam sebelum Presiden Barack Obama tiba di Manila. Perjanjian baru memberikan militer AS peranan lebih besar tidak saja di Filipina, tetapi di Asia Pasifik secara keseluruhan.
Menteri Pertahanan Filipina, Voltaire Gazmin dan Duta Besar AS, Philip Goldberg menandatangani kesepakatan yang akan mengikat kedua negara selama 10 tahun mendatang. Pakta itu dinilai sebagai upaya Obama untuk mempertahankan dominasi AS militer dan ekonomi AS di Asia, secara khusus untuk menghadang pengaruh Cina yang terus naik.
Obama mengatakan dengan pakta itu tentara-tentara AS akan terus dirotasi di Filipina untuk latihan militer rutin. Meski demikian, ia mengatakan bahwa AS tidak akan membangun pangkalan permanen di negara itu.
"Kerja sama yang lebih luas antara Amerika dan Filipina akan memperkaya kemampuan kita untuk berlatih dan beroperasi, serta memberikan reaksi yang lebih cepat terhadap sejumlah tantangan," kata Obama, dalam tanggapan tertulis terhadap permintaan wawancara oleh jaringan televisi ABS-CBN.
Obama akan tiba di Filipina dari Malaysia Senin siang. Ia akan berada di Filipina selama dua hari dan negara itu akan menjadi negara terakhir yang dikunjungi Obama setelah ia berkunjung ke Jepang dan Korea Selatan.
Pakta pertahanan itu sendiri penting bagi Filipina yang kekuatan militernya dinilai lemah, serta terus di bawah tekanan Cina dalam konflik teritorial di perairan Laut Cina Selatan.
Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dan karenanya terlibat dalam ketegangan dengan sejumlah wilayah Asia Tenggara termasuk Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam.
Masuknya AS melalui pakta pertahanan dengan Filipina dinilai akan memberikan keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.
Dalam komentarnya kepada ABS-CBN, Obama menekankan komitmen AS terhadap Filipina, negara yang pernah menjadi koloni AS, dan menyebut dua perjanjian pertahanan kedua negara pada 1951.
Sampai 1992 AS mempunyai dua pangkalan militer AS dan pada masa itu keduanya adalah pangkalan militer di luar negeri terbesar yang dimiliki AS. (CNA)
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Terjaring OTT KPK, Begini Respon Resmi DPP PDIP
-
Selain Bupati Sukoharjo, KPK Bawa 9 Orang ke Jakarta Usai OTT
-
Sindir Penjahat Timbun Emas dan Harta di Sentul, LSAK: Mereka Adalah Qorun Versi Upgrade!
-
Sudah Seperti Adik Sendiri, Surya Paloh Kenang Rachmat Gobel Sebagai Industrialis Pekerja Keras
-
Pintu Dirantai, Sunyi Senyap Ruko di Cipete Usai Digeledah Polisi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kakap
-
Didampingi Teddy hingga Zulhas, Prabowo Bertolak ke NTB, Ini Agendanya
-
Respons Pramono Soal Tiga Pekerja Proyek Air Bersih Tewas: Bukan Tanggung Jawab Langsung PAM Jaya
-
Kejaksaan Punya Personel Pengamanan Internal, Kenapa Libatkan TNI Jaga Rumah Jampidsus?
-
Febrie Adriansyah Pastikan Tak Ada Proses Hukum yang Dihilangkan dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri
-
LSAK Usul KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Batu Bara Pejabat Kejaksaan: Syarat Hukum Sudah Terpenuhi