Suara.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menindak tegas setiap pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu dengan jujur.
Hal ini disampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah dalam konferensi pers di Aula Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2014).
"Muhammadiyah mendesak agar Bawaslu menindak tegas setiap pelanggaran Pemilu sesuai perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kepada Mahkamah Konstitusi agar menyelesaikan sengketa pemilu seadil-adilnya," ujar Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 9 Mei lalu, berdasarkan keterangan Daniel Zuchron, salah satu anggota Bawaslu menyatakan bahwa masih banyak masalah yang dihasilkan oleh pemilu legislatif yang lalu.
Oleh karena itu, sebagai dampaknya, Mahkamah Konstitusi harus dengan rela menerima banyaknya sengketa pemilu yang dilaporkan oleh pihak yang bermasalah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Kena OTT Bareng Adik, Ini Identitas 7 Orang yang Dicokok KPK Kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
-
Tokoh NU Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Dosanya Lebih Banyak!
-
Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
-
Banyak Siswa SMAN 72 Korban Bom Rakitan Alami Gangguan Pendengaran, 7 Dioperasi karena Luka Parah
-
OTT di Ponorogo, KPK Tangkap Bupati Sugiri Sancoko, Sekda, hingga Adiknya
-
Istana Buka Suara Soal Pro dan Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tiba di KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Bungkam Soal OTT Terkait Jual Beli Jabatan
-
Prabowo Siap Beri 1,4 Juta Hektare Hutan ke Masyarakat Adat, Menhut Raja Juli Ungkap Alasannya!
-
Rezim Bredel Media, Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berbahaya Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers!
-
OTT Bupati Ponorogo, PDIP Hormati Proses Hukum KPK, Bakal Ambil Keputusan Jika Sudah Tersangka