Suara.com - Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Ahmad Yani menyatakan status tersangka korupsi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) bisa merugikan posisi partai berlambang Ka’bah di tengah ajang Pillpres 2014.
Yani kepada suara.com menyatakan, meski status SDA merugikan partai, dia tetap membela bosnya di PPP itu yang mengaku belum mengetahui kenapa dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dana penyelengaraan haji.
“Kalau dibilang merugikan, ya merugikan. Tapi kita mesti cermati lebih dalam karena dia (SDA) saja belum tahu alasan dijadikan tersangka. Selama ini dia hanya dimintai keterangan bukan sebagai tersangka dan tidak tahu perbuatan yang dia lakukan,” tukas Yani yang dihubungi melalui telepon, Sabtu (24/5/2014).
Hingga kini belum diketahui apa sikap pengurus DPP PPP menyusul status hukum SDA. Hasil rapat yang digelar pada Jumat (23/5/2014) oleh Pengurus Harian, Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan belum diketahui.
Ahmad Yani meyakini kalau hasil rapat tidak mengambil keputusan muktamar luar bias untuk melengserkan SDA.
“Karena berdasarkan Rakernas PPP kemarin, muktamar baru akan dilakukan setelah Pilpres” jelasnya.
Suryadharma dijadikan tersangka oleh KPK berkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Agama yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi dana penyelenggaraan haji pada tahun anggaran 2012-2013.
KPK mengungkapkan dana penyelenggaraan haji tahun itu mencapai sekitar Rp1 miliar, namun belum diketahui berapa kerugian negara dalam kasus itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO