Suara.com - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat berharap siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih di Pemilu Presiden 2014 memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat Nusantara, khususnya orang asli Papua.
“Terutama hak dasar dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat adat Papua,” kata Ketua LMA Provinsi Papua Barat Maurids Saiba kepada suara.com, Rabu (28/5/2014).
Pemilu Presiden akan diselenggarakan pada Rabu (9/7/2014) dan diikuti oleh dua pasangan kandidat. Pertama, pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Kedua, pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang diusung Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, dan PBB.
Terkait dengan posisi politik di Pemilu Presiden, Maurids mengatakan LMA pada posisi netral atau tidak berpihak pada salah satu pasangan capres – cawapres dari partai pengusung manapun.
“Untuk itu LMA mengimbau pada seluruh komponen masyarakat adat Nusantara untuk memberikan dan melaksanakan hak politik sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa di provokasi oleh pihak lain,” kata Maurids.
Maurids mengajak masyarakat adat di Papua Barat untuk menerima siapapun pasangan capres dan cawapres yang nantinya terpilih.
“Karena capres dan cawapres yang terpilih merupakan putra terbaik pilihan masyarakat,” kata Maurids.
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029