Suara.com - Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang berlangsung hari ini, Selasa (3/6/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan 13 arahan kepada seluruh stakeholders.
Pertama, Kepala Negara ingin kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu Legilatif 2014, terulang lagi di Pemilu Presiden 9 Juli 2014 nanti.
Masyarakat internasional, kata Presiden, memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang berjalan damai dan demokratis.
Kedua, Presiden mengajak pengalaman Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu Legilatif 2014, menjadi pelajaran untuk Pemilu Presiden 2014. Pengalaman yang baik tetap dijaga dan dipertahankan, sedangkan bila ada yang belum baik, diperbaiki dan disempurnakan.
“Kasus penyimpangan pelanggaran di pemilu-pemilu yang lalu, mari kita niatkan dan usahakan tidak terjadi lagi,” kata Presiden SBY.
Ketiga, Presiden mengajak semua stakeholders pemilu berpedoman pada semua ketentuan dan aturan pemilu.
Keempat, SBY mengatakan seluruh stakeholders memahami kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing, terutama kepada penyelenggara pemilu, pemerintah, gubernur, bupati, walikota, partai, penegak hukum, TNI Polri, dan masyarakat luas.
Kelima, Presiden mengajak semua pihak mencegah penyimpangan dan pelanggaran pemilu, termasuk berbagai bentuk intimidasi, paksaan dari siapapun terhadap siapapun.
“Sanksi harus diberikan secara cerdas dan adil,” kata Presiden.
Keenam, Kepala Negara menginstruksikan pencegahan terhadap aksi kekerasan dan benturan antar massa pendukung kontestan pemilu.
Ketujuh, Presiden mengatakan semua stakeholders mencegah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan, tuduhan, black campaign, sehingga berpotensi memperkeruh suasana.
“Dalam setiap pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas. Itulah hukum politik yang berlaku di negara manapun. Oleh karena itu cegah hal-hal yang bisa menimbulkan suasana tidak baik,” katanya.
Presiden menambahkan kampanye hitam terjadi di negara manapun dalam pemilu. Kendati demikian, ia mengajak semua stakeholders tidak melakukan kampanye negatif di Pemilu Presiden 2014
“Masyarakat kita belum tentu tahu itu fitnah, barangkali ada yang percaya seolah itu benar. Kalau itu kita lakukan berarti kita dosa, salah. Karena mereka dapat info yang tidak ada kebenarannya,” kata Kepala Negara.
Delapan, jika dalam pelaksanaan Pemilu Presiden muncul ketidakpuasan, maka protes maupun aduan tetap dilakukan secara tertib dan damai sesuai aturan main yang diatur UU.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir