Suara.com - Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang berlangsung hari ini, Selasa (3/6/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan 13 arahan kepada seluruh stakeholders.
Pertama, Kepala Negara ingin kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu Legilatif 2014, terulang lagi di Pemilu Presiden 9 Juli 2014 nanti.
Masyarakat internasional, kata Presiden, memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang berjalan damai dan demokratis.
Kedua, Presiden mengajak pengalaman Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu Legilatif 2014, menjadi pelajaran untuk Pemilu Presiden 2014. Pengalaman yang baik tetap dijaga dan dipertahankan, sedangkan bila ada yang belum baik, diperbaiki dan disempurnakan.
“Kasus penyimpangan pelanggaran di pemilu-pemilu yang lalu, mari kita niatkan dan usahakan tidak terjadi lagi,” kata Presiden SBY.
Ketiga, Presiden mengajak semua stakeholders pemilu berpedoman pada semua ketentuan dan aturan pemilu.
Keempat, SBY mengatakan seluruh stakeholders memahami kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing, terutama kepada penyelenggara pemilu, pemerintah, gubernur, bupati, walikota, partai, penegak hukum, TNI Polri, dan masyarakat luas.
Kelima, Presiden mengajak semua pihak mencegah penyimpangan dan pelanggaran pemilu, termasuk berbagai bentuk intimidasi, paksaan dari siapapun terhadap siapapun.
“Sanksi harus diberikan secara cerdas dan adil,” kata Presiden.
Keenam, Kepala Negara menginstruksikan pencegahan terhadap aksi kekerasan dan benturan antar massa pendukung kontestan pemilu.
Ketujuh, Presiden mengatakan semua stakeholders mencegah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan, tuduhan, black campaign, sehingga berpotensi memperkeruh suasana.
“Dalam setiap pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas. Itulah hukum politik yang berlaku di negara manapun. Oleh karena itu cegah hal-hal yang bisa menimbulkan suasana tidak baik,” katanya.
Presiden menambahkan kampanye hitam terjadi di negara manapun dalam pemilu. Kendati demikian, ia mengajak semua stakeholders tidak melakukan kampanye negatif di Pemilu Presiden 2014
“Masyarakat kita belum tentu tahu itu fitnah, barangkali ada yang percaya seolah itu benar. Kalau itu kita lakukan berarti kita dosa, salah. Karena mereka dapat info yang tidak ada kebenarannya,” kata Kepala Negara.
Delapan, jika dalam pelaksanaan Pemilu Presiden muncul ketidakpuasan, maka protes maupun aduan tetap dilakukan secara tertib dan damai sesuai aturan main yang diatur UU.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!