Suara.com - Dalam segmen kedua Debat Capres-Cawapres perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (9/6/2014) malam, di Balai Sarbini, Jakarta, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menegaskan bahwa mereka siap melanjutkan apa-apa yang sudah baik di pemerintahan sebelumnya. Namun, mereka juga menegaskan bahwa ada banyak hal yang jelas-jelas harus diperbaiki.
Hal itu disampaikan Jokowi dan JK saat menjawab pertanyaan moderator, soal kesinambungan program pemerintahan, tepatnya lagi terkait evaluasi program pemerintahan saat ini dan rencana mereka ke depan. Berbicara lebih awal, Jokowi menegaskan bahwa perencanaan jangka panjang jelas penting artinya, karena tidak mungkin pembangunan terpotong-potong atau tergantung gaya pemimpinnya.
"Sehingga menurut saya, siapa pun presidennya, yang baik akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita perbaiki," kata Jokowi. "Tetapi, ada hal-hal yang prinsip yang juga harus kita isikan. Juga hal-hal yang berkaitan dengan ideologi ke progam-program yang ingin kita kerjakan," sambungnya.
"Artinya, kita tidak ingin tinggalkan rencana jangka panjang, jangka menengah yang sudah ada, karena itu sebuah haluan. Tetapi yang berkaitan dengan ideologi, prinsip, tetap akan kita masukkan," tambah Jokowi lagi.
Mendapatkan kesempatan menambahkan, JK pun membenarkan bahwa tentunya ada yang berkaitan dengan target-target utama tujuan berbangsa, itu akan dilanjutkan. Dalam hal ini terutama menurutnya adalah terkait pemerintahan yang demokratis, pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, berpijak pada hukum, dan lain-lain.
"Tapi tentu pemerintah ke depan itu akan mengevaluasi. Contohnya, ekonomi yang merosot, defisit banyak, soal anggaran, dan lain-lain. Maka itu tentu ke depan kita evaluasi. Semua itu harus dikoreksi sehingga lebih baik lagi," ungkap JK.
"Bahwa itu harus dikoreksi, itu jelas. Itu gunanya pemerintahan (yang baru). Tanpa ada perubahan, tidak ada gunanya pemerintahan. Sistem. Sistem pemerintahan yang lebih baik itu adalah yang transparan, yang terbuka, yang bisa masyarakat mencermati programnya. Itu pemerintahan yang baik yang ingin kita capai," tambahnya pula.
"Menurut saya, rencana itu penting. Tapi yang paling penting adalah pelaksanaan, bagaimana eksekusinya di lapangan. Juga pengawasan dari rencana, program-program itu. Manajemen pengawasan dari detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Itu yang harus kita galakkan," timpal Jokowi.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
Prabowo Resmi Lantik Hakim MK Adies Kadir dan Wamenkeu Juda Agung di Istana Negara
-
Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya
-
Eddy Soeparno: Kalau Ditanya Hari Ini, Saya Dukung Pak Zulhas Dampingi Pak Prabowo di 2029
-
Taklimat Presiden Prabowo: Eks BUMN Siap-Siap Dipanggil Kejaksaan Agung
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!