Suara.com - Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dalam Debat Capres-Cawapres perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (9/6/2014) malam, di Balai Sarbini, Jakarta, memaparkan strateginya terkait penguatan hukum, terutama juga dengan masih banyaknya korupsi. Salah satu strategi mendasarnya, seperti disampaikan Prabowo, adalah dengan memperbaiki kualitas atau kesejahteraan hidup para pegawai negara.
"Memang kita rasakan, inilah kelemahan-kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja aparat pemerintah yang belum maksimal, dan lain-lain. Ini yang kita rasakan. Kita rasakan (pula) kebocoran-kebocoran kekayaan nasional yang besar, yang diakibatkan oleh masalah sistemik. Akhirnya tidak ada sumber daya cukup untuk menjamin kualitas hidup pejabat, aparatur negara, mereka yang menentukan jalannya pemerintahan," paparnya.
"Artinya, korupsi terjadi di Indonesia karena pejabat-pejabat takut masa depan, takut pensiunnya kurang. Gaji seorang bupati misalnya sekian juta rupiah, padahal kampanye dia habiskan Rp15 miliar misalnya. Di mana-mana sama, menteri-menteri juga begitu," tambah Prabowo.
"(Makanya) Kita harus menjamin kehidupan pejabat negara, pengawai negeri yang menentukan, hakim, polisi, dan lain-lain. Ini antara lain strategi kami. Kita ingin memperbaiki ini... Karena semua ini ujung-ujungnya urusan uang, urusan duit. Dan tentang kemampuan manajerial dan lain-lain, saya setuju dengan Pak Jokowi, terutama dalam hal pengawasan, juga penerapan e-government, dan lain-lain," ujarnya.
"Kita harus agresif dalam pencegahan dan pembarantasan korupsi. Kita harus memperkuat KPK. KPK itu punya lima tugas pokok, dan dua selama ini sudah berjalan baik saya kira. Nah, kita harus perkuat itu," tambah Hatta Rajasa pula, senada dengan salah satu poin yang disampaikan Jusuf Kalla sebelumnya.
Berita Terkait
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Adu Kekayaan Hendrar Prihadi dan Sarah Sadiqa: Mantan vs Kepala LKPP Baru
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu