Suara.com - Wakil ketua tim sukses pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, Idrus Marham, menilai ide politik anggaran dari pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla sangat otoriter. Menurut Idrus, bila itu dilakukan, maka rakyat Indonesia yang menjadi korban.
"Jokowi mengatakan, saya akan gunakan politik anggaran untuk menekan. Menggunakan politik anggaran, yang korban siapa? Yang korban rakyat," kata Idrus ketika acara deklarasi Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) di Jalan Proklamasi 56, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2014).
Gagasan Jokowi - JK untuk menerapkan politik anggaran disampaikan dalam debat capres-cawapres yang berlangsung Selasa (9/6/2014) malam.
Idrus kemudian membandingkan pasangan Jokowi - JK dengan pasangan Prabowo - Hatta Rajasa. Menurut dia, Prabowo lebih konsisten pada penekanan konsep. Prabowo, katanya, nanti akan mengajak bupati, walikota, gubernur untuk melaksanakan program pemerintahan.
"Bandingkan dengan pernyataan Jokowi saya akan gunakan politik anggaran bupati dan gubernur. Ini kan salah satu otoriter," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!