Suara.com - Pemerintah Australia mengeluarkan imbauan kepada warganya yang berada di Irak untuk meninggalkan negara itu. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan, warga negara Australia harus segera meninggalkan Irak karena eskalasi krisis yang semakin memanas.
Kelompok militan terus melakukan serangan dan mulai mendekati Baghdad, ibu kota Irak.
“Situasi keamanan di Irak sangat rentan dan bisa menjadi lebih parah. Karena kondisi keamanan yang tidak menentu, kami akan memberikan bantuan bagi warga negara yang masih ada di Irak,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan meminta warga negara yang ada di Irak untuk langsung melakukan kontak dengan konsulat terdekat.
Sementara itu, juru bicara kelompok milutan mengungkapkan, rencana untuk menyerang kota Baghdad sudah diputuskan oleh pemimpin kelompok Sunni.
Sebelumnya, Australia juga sudah mengurangi jumlah staf mereka yang ada di Kedutaan Besar di Baghdad. Hal yang sama juga sudah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Presiden Barrack Obama hari ini bertemu dengan sejumlah penasihat keamanan nasional untuk membahas situasi terakhir di Irak. Obama berencana untuk melakukan serangan militer guna melawan kelompok militan tersebut dan menjaga keamanan di kota Baghdad. (News.com.au/AFP)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO