Suara.com - Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya telah membentuk satgas anti money politic dan satgas anti kecurangan di seluruh Provinsi di Indonesia. Satgas ini akan bertugas menjaga tempat pemungutan suara (TPS) dan mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Pilpres 9 Juli 2014.
"Karena sekarang ini takut ada kecurangan. Semua takut karena ada money politic, Kita bentuk satgas anti money politic dan satgas anti kecurangan," kata Jokowi, di Cilegon, Banten, Selasa (1/7/2014).
Menurut Jokowi, satgas itu nantinya akan ada di setiap provinsi, kabupaten kota, kelurahan, kecamatan. Dia mengungkapkan, jumlah anggota satgas bervariasi.
"Kami buat satgas anti-Pilpres curang di setiap provinsi, di setiap kota. Jumlahnya ada yang 5.000, ada yang 1.000, ada yang 500, terserah relawan saja," kata Jokowi
Jokowi menambahkan, yang paling penting dirinya tahu, nanti yang melawan relawan dan rakyat, rakyat sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak bener. Ini merupakan Pertarungan masyarakat, relawan dengan elit politik.
"Elit politik bukan partai politik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat